ANALISIS SENGKETA PAJAK TERHADAP SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PENETAPAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF (STUDI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR 009544.99/2020/PP/M.IB TAHUN 2020 YANG DIKUATKAN OLEH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REG. NOMOR: 4910/B/PK/PJK/2022 TANGGAL 21 OKTOBER 2022)

Rosalin, Rizky Fitriana (2023) ANALISIS SENGKETA PAJAK TERHADAP SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PENETAPAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF (STUDI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR 009544.99/2020/PP/M.IB TAHUN 2020 YANG DIKUATKAN OLEH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REG. NOMOR: 4910/B/PK/PJK/2022 TANGGAL 21 OKTOBER 2022). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302000457_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000457_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB)

Abstract

Pajak merupakan satu kewajiban bagi semua warga negara tanpa kecuali yang pengaturannya telah diatur di dalam Undang-Undang serta bersifat memaksa yang artinya apabila kewajiban perpajakan tidak terpenuhi maka akan memperoleh sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaiakan sengketa kasus penolakan wajib pajak non efektif dan pertimbangan dari majelis hakim dalam memutus sengketa tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 009544.99/2020/Pp/M.Ib Tahun 2020 Yang Dikuatkan Oleh Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor : 4910/B/Pk/Pjk/2022 Tanggal 21 Oktober 2022) Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data yaitu berupa data sekunder yang bersumber dari bahan bahan hukum dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait engan topik yang diteliti. Analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang merupakan suatu studi di dalam penelitian hukum dengan cara mengumpulkan bahan bahan terkait dengan topik yang sedang diteliti. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses yang dilalui oleh Ny Sri Roosmini selaku wajib pajak terkait dengan penolakan atas penetapan sebagai wajib pajak non efektif ialah melalui gugatan dikarenakan hal tersebut berhubungan dengan Pelaksanaan Penegakan Hukum di bidang perpajakan. Upaya hukum yang dilakukan ialah dengan mengajukan gugatan kepada lembaga peradilan di bidang perpajakan yaitu pengadilan pajak. Pertimbangan hakim baik dalam tingkat judex factie maupun judex juris ialah bahwa penolakan yang dilakukan oleh KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan terkait dengan penetapan Ny Sri Roosmini untuk menjadi wajib pajak non efektif kurang tepat dikarenakan Ny Sri Roosmini telah memenuhi syarat formal dan informal untuk menjadi wajib pajak non efektif. Sementara pihak KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan berpendapat bahwa Ny Sri Roosmini belum menyampaikan SPT Tahunan PPh 25 dan Surat Permohonan tidak ditandatangani sendiri sehingga menolak Ny Sri Roosmini untuk ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif. Kata Kunci : Pengadilan Pajak, Wajib Pajak, Non Efektif, Mahkamah Agung

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	18 Oct 2023 02:58
Last Modified:	18 Oct 2023 02:58
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31933

Actions (login required)

View Item