Mawardi, Bagas Dwi (2023) UPAYA PERLINDUNGAN PEMERINTAH TERHADAP PEKERJA DI ERA COVID-19. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Text
Ilmu Hukum_30301900440_fullpdf.pdf Download (1MB) |
|
Text
Ilmu Hukum_30301900440_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (142kB) |
Abstract
Melihat kebelakang pada maret 2020 awal baru terjadinya COVID-19 yang menyerang indonesia tentunya memberikan efek yang sangat besar, masyarakat dan pemerintah berbondong-bondong untuk mencari cara agar bertahan hidup di tengah dampak dan sulitnya perekonomian. Dampak yang paling besar terhadap perusahaan yaitu berkurangnya produktivitas perusahaan serta penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai Work From Home (WFH) sehingga berimplikasi munculnya tindakan terhadap pekerja dari perubahan sistem pengupahan sampai pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan demikian menarik untuk ditinjau secara yuridis mengenai perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pekerja dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana dampak pasca pandemi COVID-19 terhadap sistem pengupahan bagi tenaga kerja; 2) Bagaimana Upaya Perlindungan Pemerintah Terhadap Pekerja Diera COVID-19 . Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Sumber dan jenis data yang dipakai adalah data sekunder dengan bahan hukum primer yang mengacu pada Perundang-undangan terkait Perlindungan Upah berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, selain itu menggunakan bahan hukum sekunder yang memanfaatkan artikel, jurnal, karya ilmiah dan sebagainya, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang kedua bahan hukum primer dan sekunder tentang perlindungan hukum terhadap upah pekerja pasca masa pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil penelitiam dapat diketahui bahwa: 1) Dalam hal ketenagakerjaan dampak yang paling rentan adalah perubahan produktivitas sehingga berpengaruh pula pada pendapatan perusahaan yang mengakibatkan berubahnya sistem pengupahan sampai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); 2) Upaya perlindungan pemerintah terhadap pekerja diera COVID-19 secara detail perlindungan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi perusahaan dengan pemerintah mengeluarkan regulasi yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Perpres No. 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Kata Kunci : Perlindungan, Pekerja, COVID-19
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 16 Oct 2023 04:07 |
Last Modified: | 16 Oct 2023 04:07 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31756 |
Actions (login required)
View Item |