Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dmk)

Utama, Marsa Rigga (2023) Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dmk). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30301900204_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30301900204_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (294kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk dan kendala - kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak terhadap putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Demak. Untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut peneliti mengunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data yaitu metode wawancara lansung dengan hakim Pengadilan Negeri Demak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa a) penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak putusan nomor 1/Pid.SusAnak/2023/PN Dmk adalah dengan menerapkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tersangka di hukum dengan hukuman pelatihan kerja di LPKA Kutoarjo, Jawa Tengah selama 8 bulan, dengan Pengawasan Balai Pemasyarakatan. b) kendala – kendala dan saran dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk menurut penulis kendala – kendala yang ditemui adalah adanya beberapa pertimbangan dari hakim dalam memberikan sanksi kepada terdakwa anatara lain pertimbangan psikologis untuk menghindarkan stigma negatif. (Pasal 8 Ayat (3) huruf C undang - undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Pertimbangan sosiala Usia terdakwa saat terjadinya tindak pidana masih tergolong sebagai Anak sehingga penyelesaian masalahnya diupayakan diluar proses peradilan. Masyarakat dan aparat pemerintah mendukung penyelesaian dengan jalan diversi. Namun demikian kepentingan korban juga harus diperhatikan untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan (Pasal 8 ayat (3) huruf a undang -undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keluarga dinilai tidak mampu mengasuh, dan membimbing anak Korban dan masyarakat setempat mengingkan agar anak mendapatkan tindakan yang dapat merubah perilakunya. Solusinya, dengan memberikan penjara hanya selama 8 bulan bukan di lapas tetapi di LPKA Kutoarjo untuk di berikan bimbingan dan pelatihan karena keluarga dirasa sudah tidak bisa mengasuh dan membimbing anak tersebut. Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian, Anak

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	12 Oct 2023 06:12
Last Modified:	12 Oct 2023 06:12
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31612

Actions (login required)

View Item