TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN TERHADAP NAKHODA KAPAL IKAN YANG BERLAYAR TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (Studi Putusan Nomor : 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti)

SARI, DEWI PUSPITA (2023) TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN TERHADAP NAKHODA KAPAL IKAN YANG BERLAYAR TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (Studi Putusan Nomor : 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30301900092_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30301900092_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB)

Abstract

Keselamatan dan keamanan serta keseluruhan kegiatan dalam pelayaran merupakan salah satu hal penting dan tanggungjawab dalam bidang kepelabuhan. Salah satu persoalan terbesar dalam kecelakaan kapal dalam pelayaran adalah persoalan kemampuan dan keahlian seseorang dalam menjalankan tugas kesyahbandarannya dalam memberikan surat kelaiklautan kapal, izin berlayar, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta seluruh kegiatan pelayaran angkutan laut di perairan indonesia. Negara mewajibkan setiap kapal yang pergi melakukan kegiatan berlayar harus memenuhi syarat laik operasi, dimana hal tersebut dibuktikan berdasarkan ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui dasar hukum bagi hakim dalam menjatuhakan sanksi pidana terhadap nakhoda kapal perikanan yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar (Studi Putusaan Nomor : 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti). Serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjauhkan sanksi pidana nakhoda kapal yang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar kapal perikanan (Studi Putusan Nomor : 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti). Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dengan spesifikasi penelitian ditunjang dengan studi pustaka/ literatur yang ada. Pendekatan yuridis ini dilakukan pada aturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana berlayar tanpa surat prsetujuan berlayar pada kapal perikanan. Pada penelitian ini menunjukan bahwa: Dasar hukum bagi hakim dalam menjatuhakan sanksi pidana terhadap nakhoda kapal perikanan yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar (Studi Putusaan Nomor : 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti yaitu Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana nakhoda kapal yang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar kapal perikanan (Studi PutusanNomor : 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti) dilihat dari keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kata kunci: Nakhoda; Kapal Ikan; Surat Persetujuan Berlayar

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	12 Oct 2023 03:06
Last Modified:	12 Oct 2023 03:06
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31530

Actions (login required)

View Item