PERLINDUNGAN HUKUM ANAK TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN CAMPURAN (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 495/PDT/2020/PT DKI)

LESTARI, AMINDA PUTRI (2023) PERLINDUNGAN HUKUM ANAK TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN CAMPURAN (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 495/PDT/2020/PT DKI). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30301900040_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30301900040_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (64kB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum anak terhadap kewarganegaraan akibat perceraian dari perkawinan campuran. Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah konsekuensi logis dari perkembangan zaman serta pesatnya perkembangan wisatawan yang datang ke Indonesia. Peristiwa perkawinan campuran yang demikian itu bukan saja merupakan suatu perubahan hukum yang menimbulkan suatu permasalahan dan mempunyai akibat hukum yang bersifat keperdataan, Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaran RI memunculkan sederetan aturan atau petunjuk pelaksanaan namun rupanya belum membuat urusan perkawinan campuran atau beda kewarganegaraan selesai seratus persen. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat analisis deskriptif, serta sumber data diperoleh dari penelitian ini didapat dari bahan-bahan kepustakaan, arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian ini berupa data sekunder yang dikelompokkan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data ini melalui bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji serta peraturan-peraturan tertulis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan pengaturan hukum terhadap status kewarganegaraan dalam perkawinan campuran diatur dengan adanya hukum perdata Internasional yang merupakan hukum yang mengatur hubungan perdata. Aturan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah menjelaskan secara tegas aturan tentang perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan, yakni bagi Warga Negara Indonesia untuk merujuk pada Pasal 57 hingga 62 Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian tentang judul ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pertimbangan dalam Perlindungan Hukum Anak terhadap Status Kewarganegaraan Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 495/PDT/2020/PT DKI) sebagai upaya mengetahui status anak dalam perkawinan campuran juga memiliki perlindungan hukum yang sama dalam memilih kewarganegaraannya. Maka dari itu penulis melakukan penelitian terkait perlindungan hukum anak tentang status kewarganegaraan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 membahas mengenai garis keturunan bahwa anak bisa memilih kewarganegaraannya ketika sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah dewasa. Sebelum anak dikatakan dewasa atau belum menikah maka anak mengikuti kewarganegaraan sang ayah yang berkewarganegaraan asing tetapi tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Status Kewarganegaraan, Perkawinan Campuran

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	11 Oct 2023 06:34
Last Modified:	11 Oct 2023 06:34
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31505

Actions (login required)

View Item