ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA KEPENDUDUKAN (Studi Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2021/PN Pkl)

Pithaloka, Amelia Eri (2023) ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA KEPENDUDUKAN (Studi Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2021/PN Pkl). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30301900039_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30301900039_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (277kB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan perlindungan hukum kepada pemilik data pribadi terhadap manipulasi data kependudukan di Indonesia dengan analisis perkara Nomor: 283/Pid.Sus/2021/PN Pkl yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena terbukti melakukan tindak pidana memanipulasi data kependudukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Yuridis-Normatif. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengambilan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data tersebut dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ketentuan tindak pidana manipulasi data kependudukan diatur dalam hukum pidana positif Indonesia berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UUITE). Tindak pidana manipulasi data kependudukan ini dapat dibedakan menjadi (a) tindak pidana oleh pelaku pemberi perintah untuk melakukan perubahan terhadap data data kependudukan; (b) tindak pidana oleh pelaku penyebarluasan data kependudukan tanpa hak; dan (c) tindak pidana oleh pelaku pencetak, penerbit dan pendistribusi dokumen kependudukan; dan (d) tindak pidana sebagai perbuatan melawan hukum dengan cara memperoleh, mengumpulkan, mengolah dan menyebarluaskan data kependudukan secara online. (2) Perlindungan hukum kepada pemilik data pribadi terhadap manipulasi data kependudukan di Indonesia diberikan secara preventif (pencegahan) dan represif (ketika kasus manipulasi telah terjadi). (3) Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap kasus tindak pidana manipulasi data kependudukan dalam Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2021/PN Pkl sudah tepat yaitu dakwaan alternatif kedua yang dirumuskan dan diancam hukuman sesuai Pasal 94 jo Pasal 77 UU RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan. Selain itu, hakim juga memiliki pertimbangan yang memperingan hukuman berupa terdakwa mengakui secara terus terang, bersikap sopan dan menyesalinya; terdakwa sebagai tulang penggung keluarga; serta menggunakan pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam. Atas pertimbang-pertimbangan hukum tersebut maka hakim menjatuhkan pidana yang cukup ringan yaitu penjara maksimal 6 bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000. Kata Kunci : Tindak Pidana; Manipulasi; Data; & Kependudukan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	11 Oct 2023 06:33
Last Modified:	11 Oct 2023 06:33
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31504

Actions (login required)

View Item