TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane)

Pujiyanti, Heni (2023) TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30301609877_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30301609877_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (350kB)

Abstract

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, artinya menjujung tinggi kaedah-kaedah hukum yang berlaku. PP No. 99 Tahun 2012 dianggap mendiskriminasi narapidana tindak pidana korupsi dan tindak pidana luar biasa lainnya, padahal setiap narapidana mempunyai hak untuk memperoleh pembebasan bersyarat. tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah: Mengetahui dan menganalisa pemberian pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi. Mengetahui dan mengenalisa pemberian pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Pembebasan bersyarat ini merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pembebasan bersyarat ini hanya dapat diberikan kepada mereka yang mendapat hukuman penjara sementara. Penjara sementara disini dilihat dari yang Syaratnya adalah wajib menjalani sedikitnya 9 bulan. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat seperti persyaratan administratif maupun syarat substantif. Pemberian pembebasan bersyarat juga harus selaras dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hambatan/kendala yang dihadapi oleh Petugas dalam memberikan pembebasan bersyarat, yakni hambatan internal seperti administratif, perundang-undangan, narapidana dan Lapas, kemudian hambatan eksternal dari pihak keluarga narapidana, maupun kultur yang ada di dalam masyarakat dimana Pandangan negatif dari masyarakat dan masih menonjolkan sikap Prisonisasi dan stigmatisasi pada narapidana yang masih melekat. Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Korupsi, Narapidana

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	11 Oct 2023 02:22
Last Modified:	11 Oct 2023 02:22
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31379

Actions (login required)

View Item