REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA BERBASIS NILAI PANCASILA

HANDOKO, RAIS FIRDAUS (2023) REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA BERBASIS NILAI PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100123_fullpdf.pdf Download (3MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100123_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Politik hukum pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pasti berkaitan dengan Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold. Bagi peneliti Presidential Threshold jelas tidak sesuai dengan teori keadilan Yudi Latif karena berkaitan keadilan, Yudi Latif menekankan pentingnya kesetaraan dan perlakuan adil bagi semua individu dalam masyarakat. Sedangkan Parliamentary Threshold berkaitan penyederhanaan Partai Politik, Scott Mainwaring yang melakukan studi perbandingan politik negara-negara berkembang tentang hubungan presidensialisme, multipartai dan demokrasi pada Tahun 1993 juga menyatakan bahwa sistem presidensial tidak kompatibel dengan sistem multipartai. Kombinasi kedua sistem ini (multipartai dengan demokrasi) mengakibatkan sulitnya membangun koalisi antarpartai politik dan hal ini tentu saja dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Sehingga peneliti cenderung pro terhadap Parliamentary Threshold tetapi tidak dengan Presidential Threshold. Metode penulisan ini menggunakan paradigma konstruktivisme yaitu paradigma dengan ontologi relativisme, metode pendekatan socio legal, yakni suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer yang terdapat pada wawancara narasumber kemudian diperkuat dengan data sekunder berupa studi kepustakaan melalui langkah teoritik (mix methods), Sifat penelitian yaitu deskriptif analitis adalah suatu jenis penelitian yang dimakud untuk melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan obyek atau suatu peristiwa sekaligus mengambil suatu kesimpulan umum tentang obyek dari penelitian tersebut, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu data yang diperoleh dari data lapangan baik wawancara dan/atau kuisioner yang dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap para pihak yang berkompeten. Landasan teori dalam disertasi ini menggunakan teori keadilan pancasila, teori sistem hukum, dan teori hukum progresif. Penulisan ini dapat disimpulkan bahwa Presidential Threshold menurut peneliti malah membuat diskriminasi bahwa tidak semua Partai Politik dapat mencalonkan kadernya menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, Fenomena munculnya “kader instan” dalam Partai Politik menunjukkan ketidaksiapan Partai Politik dalam menetapkan standar layak atau belumnya kader untuk maju baik dalam pencalonan legislatif maupun pencalonan eksekutif, dan untuk merekonstruksi politik hukum regulasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yaitu dengan melakukan penghapusan atas pemberlakuan ambang batas Presidential Threshold (Pasal 222 UU Pemilu 2017) tetapi tidak dengan syarat minimal kontestasi partai Parliamentary Threshold (Pasal 414 UU Pemilu 2017), sedangkan sarannya yaitu penghapusan atas pelaksanaan Pemilu serentak (Pasal 167 ayat (3) jo Pasal 347 UU Pemilu 2017), membuka kesempatan bagi calon independen untuk mencalonkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, menambah syarat (Pasal 169 UU Pemilu 2017) mengenai Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden didalamnya dengan telah memiliki pengalaman menjabat baik di eksekutif/legislatif selama minimal 10 (sepuluh) tahun, memiliki prestasi saat menjabat baik di eksekutif/legislatif minimal sebanyak 15 (lima belas) prestasi, dan telah memiliki sertifikat sekolah kaderisasi partai dan atau sertifikat lainnya yang menunjukkan kenegaraan sejati sebanyak 10 (sepuluh) sertifikat. Kata Kunci: Politik Hukum, Pemilu Presiden, Presidential Threshold, Parliamentary Threshold, Keadilan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	11 Oct 2023 06:42
Last Modified:	11 Oct 2023 06:42
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31149

Actions (login required)

View Item