KEBIJAKAN HUKUM DARI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI PEMERINTAH (Studi Kasus di Polres Grobogan)

Ivandayani, Defi (2023) KEBIJAKAN HUKUM DARI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI PEMERINTAH (Studi Kasus di Polres Grobogan). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB)
	Text 30301900442_fullpdf.pdf Download (1MB)

Abstract

Akhir-akhir ini banyak sekali muncul oknum masyarakat yang melakukan kegiatan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar di Kabupaten Grobogan. Seperti dengan membeli kemudian dijual kembali tanpa izin niaga. Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pemerintah dan bagaimana upaya pihak Kepolisian resor Grobogan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi pemerintah serta hambatan dan solusi yang dihadapi pihak Kepolisian resor Grobogan. Penelitian tentang Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi pemerintah adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian dengan menganalisis berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam lingkungan masyarakat dan pengumpulan data. Pendekatan Empiris dimaksud sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai kenyataan dimasyarakat. Beberapa faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsisdi jenis solar di Kabupaten Grobogan antara lain lemahnya ancaman pidananya, kurangnya informasi dan laporan masyarakat pada kasus seperti ini, dan kurangnya sosialisasi dari kepolisian kepada masyarakat di Kabupaten Grobogan tentang tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah, dan berbagai macam faktor lain yang mempengaruhi yaitu faktor pendidikan, faktor individu, faktor ekonomi, faktor lingkungan, kurangnya lapangan pekerjaan, dan faktor penegakkan hukum oleh para penegak hukum yang kurang maksimal. Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyalahgnaan BBM, Subsidi.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	03 Aug 2023 01:49
Last Modified:	03 Aug 2023 01:49
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30267

Actions (login required)

View Item