PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA SINEMATOGRAFI TERHADAP PENGAKSESAN TANPA HAK OLEH PENGGUNA TELEGRAM

Pratiwi, Radhita Eva (2022) PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA SINEMATOGRAFI TERHADAP PENGAKSESAN TANPA HAK OLEH PENGGUNA TELEGRAM. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB)
	Text 30301900278_fullpdf.pdf Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Karya Cipta Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Telegram” dengan latar belakang banyak terdapat situs untuk menonton film secara illegal atau aplikasi-aplikasi untuk menonton film secara illegal. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukumdan kendala-kendala terhadap karya cipta sinematografi terhadap kendala tersebut serta solusi terhadap kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan penulis ialah pendekatan yuridis normatif yaitupenelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya. Sumber data berupa data sekunder dan data primer yang berguna untuk mengkaji ulang sumber data sekunder yang telah didapatkan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum karya cipta sinematografi terhadap pengaksesan tanpa hak oleh pengguna telegram dapat dilakukan dengan perlindungan hukum preventif dan upaya hukum represif. Upaya preventif dilakukan dengan menutup channel telegram, sosialisasi dan upaya dari pihak bioskop. Kemudian upaya represif dilakukan dengan perdata, penetapan hakim sementara, pidana, dan mediasi. Adapun kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum ini didasarkan terhadap 5 faktor keefektifan hukum, yaitu faktor hukum, penegak hukum, fasilitas atau sarana, masyarakat, dan kebudayaan.Sedangkan solusi yang dilakukan oleh Kemenkuham adalah dengan bekerja sama dengan Kominfo dan menyarankan untuk melakukan pelaporan jika merasa dirugikan dan memfasilitasi dilakukannya mediasi. Selain itu, juga ada beberapa solusi yaitu peran pemerintah untuk menyediakan seperangkat peraturan hukum, sosialisasi, peningkatan ekonomi masyarakat dan kualitas penegak hukum. Kata kunci: sinematografi, telegram, pengaksesan tanpa hak

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	02 Aug 2023 02:09
Last Modified:	02 Aug 2023 02:09
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30230

Actions (login required)

View Item