PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Di Kabupaten Demak)

Sumarno, Kresna Bayu Ilham (2022) PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Di Kabupaten Demak). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB)
	Text 30301900188_fullpdf.pdf Download (1MB)

Abstract

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong extra-ordinary crime atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengerjaan disektor infrastruktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui peran Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam menanggulangi tindak pidana korupsi pengerjaan di sektor infrastuktur di Kabupaten Demak. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum serta penelitian lapangan, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengerjaan disektor infrastruktur di tinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam penegakan hukum diperlukan kerja sama yang baik antar penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Majelis Hakim, Pasal yang dapat dikenakan untuk menegakan tindak pidana korupsi dilingkup pembangunan infrastruktur yaitu, Pasal 7 ayat (1) huruf a, dan huruf b, UU No.20 Tahun 2001, Pasal tersebut dianggap sebagai pasal yang dapat dikenai kepada pelaku tindak pidana korupsi pembangunan disektor infrastruktur dikarenakan, berkaitan dengan sebuah pembangunan infrastruktur. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam menanggulangi tindak pidana korupsi pengerjaan di sektor infrastuktur di Kabupaten Demak yaitu dengan cara menggunakan 2 (dua) jalur hukum yaitu jalur penal dan non penal, dimana Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. sedangkan jalur non penal adalah Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan Kata Kunci : Korupsi, Menanggulangi, Pembangunan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	28 Jul 2023 06:59
Last Modified:	28 Jul 2023 06:59
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30070

Actions (login required)

View Item