PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) TERKAIT JUAL BELI NARKOTIKA TANPA HAK ( STUDI PUTUSAN : No 160-K/PM.III-12/AL/XI/2019 )

AKHMAD, IKA FAUZAN (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) TERKAIT JUAL BELI NARKOTIKA TANPA HAK ( STUDI PUTUSAN : No 160-K/PM.III-12/AL/XI/2019 ). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (141kB)
	Text 30301900163_fullpdf.pdf Download (1MB)

Abstract

Penjualan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota Tentara Nasional Indonesia cukup meresahkan hingga penulis mengangkat judul demikian, karena berdampak pada pertahanan Negara Republik Indonesia, yang notabene Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai alat negara untuk mempertahankan dan menanggulangi ancaman dari dalam maupun luar yang mengganggu tatanan Republik Indonesia, pertanggungjawaban pidana yang harus didapatkan oleh oknum tersebut haruslah setimpal. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui konstruksi tindak pidana menjual narkotika tanpa hak dalam konsepsi kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap oknum anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana menjual narkotika tanpa hak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif biasa disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan penelitian kepustakaan demikian dapat pula dikatakan sebagai lawan dari jenis penelitian empiris (penelitian lapangan) yang bertujuan untuk menemukan sebuah kebenaran dengan membandingkan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Hasil dari penelitian ini adalah pertama konstruksi hukum pidana terhadap Penjualan narkotika tanpa hak berada dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai sumber Hukum Utama dan KUHPM adalah sebagai interpretasi kontruksi hukum pidana dalam prinsip kepastian hukum. Kedua pertanggungjawaban pidana dalam studi putusan yang diambil kali ini pelaku mendapatkan hukuman ganda yang sesuai dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 26 KUHPM yang berupa hukuman kurungan 6 tahun dan denda 1 milyar rupiah serta dipecat dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan juga mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang ada. Kata kunci : Tentara Nasional Indonesia (TNI), Narkotika, Pidana

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	28 Jul 2023 06:42
Last Modified:	28 Jul 2023 06:42
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30049

Actions (login required)

View Item