Rismana, Daud (2015) Implementasi Peran Pegawai Pencatat Nikah Terhadap Penyelesaian Permasalahan Wali Adlal Di Kabupaten Blora. Masters thesis, Fakultas Hukum Unissula.
|
Text
cover.pdf Download (193kB) | Preview |
|
|
Text
abstrak.pdf Download (202kB) | Preview |
|
|
Text
daftar isi.pdf Download (196kB) | Preview |
|
|
Text
daftar pustaka.pdf Download (19kB) | Preview |
Abstract
Daud Rismana (MH.14.24.1628); Implementasi Peran Pegawai Pencatat Nikah Terhadap Penyelesaian Permasalahan Wali Adlal di Kabupaten Blora; Tesis. Semarang: Program Strata 2 Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 2015 Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (mitsaqan galidzhan) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Beberapa kasus pernikahan terdapat wali nikah yang adlal. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi peran Pegawai Pencatat Nikah dalam penyelesaian permasalahan wali adlal dan untuk memahami kendala dan solusi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian permasalahan wali adlal di Kabupaten Blora. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei atau field research dengan metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dimana berangkat dari hukum yang ada untuk dapat diaplikasikan pada kasus-kasus yang nyata atau mempelajari aturan-aturan perundang-undangan maupun pandangan atau pendapat ahli yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data-data di lapangan yang disajikan dalam pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam menyelesaikan permasalahan wali adlal bertindak sebagai mediator penyelesaian konflik, bertindak mewakili menikahkan calon mempelai atas kehendak dan persetujuan wali nikah, di samping itu berperan sebagai wali hakim setelah ada penetapan wali adlal dari Pengadilan Agama. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 dan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. (2) Kendala dan solusi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian permasalahan wali adlal mencakup dua hal, yakni kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yang dialami PPN adalah kendala struktural yang terkait SDM internal KUA di Kabupaten Blora, sedangkan di antara kendala eksternal adalah kendala kultur budaya masyarakat yang masih kuat dipegang dan dipedomani sebagian besar masyarakat di Kabupaten Blora. Permasalahan ini bisa terselesaikan dengan cakapnya PPN dalam melakukan tabayun dan memberikan pemahaman kepada para calon pengantin dan wali. Rekomendasi yang peneliti ajukan adalah PPN lebih mengedepankan proses penyelesaian permasalahan wali adlal dengan jalan memberikan pemahaman tentang aturan pernikahan dalam syariat islam dengan harapan pemahaman yang utuh akan meminimalisir terjadinya wali adlal dengan alasan yang tidak sesuai dengan syariat. Kata Kunci: Pegawai Pencatat Nikah (PPN); Wali Adlal.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA |
| Date Deposited: | 09 Feb 2016 01:24 |
| Last Modified: | 09 Feb 2016 01:24 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/2837 |
Actions (login required)
 |
View Item |
