TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JABATAN NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DALAM ASPEK KESEJAHTERAAN DI KOTA SEMARANG

SALMA, ADYESHA NUR (2022) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JABATAN NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DALAM ASPEK KESEJAHTERAAN DI KOTA SEMARANG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text 21302000002_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (116kB)

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum yang tidak digaji, baik oleh negara, kementerian, atau pihak mana pun sesuai UUJN. Secara sosiologis notaris mendapat stigma sebagai salah satu profesi terhormat dalam masyarakat. Pada sisi lain, keberadaan notaris di masyarakat, secara kuantitas juga mengalami penambahan, sehingga berkorelasi pada persaingan dalam tugas notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab notaris di dalam melaksanakan jabatan notaris, untuk mengetahui dan menganalisis peran Ikatan Notaris Indonesia dalam mengimplementasikan kesejahteraan notaris di Kota Semarang, dan untuk mengetahui contoh Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalan tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber data dan metode pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Jabatan notaris dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Sedangkan istilah pejabat umum terjemahan dari openbare ambtenaren sebagaimana pada Pasal 1868 KUH Perdata bahwa, “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.” Pada sisi lain UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik berlaku pula untuk notaris, karena sesuai Pasal 15 UUJN, kewenangan notaris selain berlaku UUJN, berlaku pula undang-undang lain. Artinya berlaku pula KUH Perdata maupun UU Pelayanan Publik atau Undang-Undang lainnya. Konsekuensi dari keberlakuan itu dan konsekuensi bagi notaris sebagai pejabat umum semestinya menimbulkan hak bagi notaris dan menimbulkan kewajiban bagi pemerintah. Kedua, Mengenai ketidakpastian batas minimum honorarium dari tarif jasa notaris, organisasi perkumpulan wilayah Kota Semarang pernah menyepakati sebuah acuan mengenai batas minimum tarif jasa notaris namun, terhadap acuan tersebut tidak dapat berjalan lama atau kurang efektif diberlakukan karena bagaimanapun tuntutan ekonomi yang menjadikan notaris bersaing dalam mendapatkan klien demi untuk menghidupi dirinya, keluarga dan tentunya untuk operasional biaya kantor. Sedangkan sebagai bentuk perhatian dari pemerintah misalnya pemberian insentif untuk jabatan notaris ini belum pernah ada yang mengusulkan ke pemerintah. Kata kunci: Tinjauan Yuridis Jabatan Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris, Aspek Kesejahteraan Di Kota Semarang.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	17 Jan 2023 02:38
Last Modified:	17 Jan 2023 02:38
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/27104

Actions (login required)

View Item