Damayanti, Fera (2022) TINJAUAN YURIDIS PERAN DEWAN KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN SANKSI TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK JABATAN NOTARIS. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
Text
21301800037_fullpdf.pdf Download (1MB) |
|
Text
publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (154kB) |
Abstract
Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi dengan tanggung jawab serta penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etika. Peran dan kewenangan Notaris sangatlah penting bagi lalu lintas hukum di masyarakat, oleh karena itu Notaris harus dapat menjalankan profesinya secara profesional, berdedikasi tinggi serta harus selalu menjunjung tinggi harkat dan martabatnya dengan menegakkan Kode Etik Notaris. Etika Profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan kententuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan profesional. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi para Notaris untuk dapat lebih memahami sampai sejauh mana perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik, bagaimana efektivitas organisasi/perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam memberikan pembinaan terhadap para Notaris agar supaya tidak terjadi hal-hal yang akan berakibat merugikan Notaris dan masyarakat yang dilayaninya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : Bagaimana mekanisme pemberian Sanski terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik jabatan notaris dan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris yang dijatuhkan sanski pelanggaran kode etik jabatan notaris untuk mengajukan keberatan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan sanski kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut dapat berupa: Teguran, Peringatan, Pemberhentian Sementara dari Keanggota Perkumpulan, Pemberhentian Dengan Hormat dari Keanggota Perkumpulan, dan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Keanggota Perkumpulan. Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia. Sehingga sanski tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. Notaris yang dijatuhkan sanski atas pelanggaran kode etik dapat melakukan upaya pembelaan diri dan dapat mengajukan banding secara bertingkat terhadap putusan Dewan Kehormatan Daerah kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat sebagai pemeriksaan tingkat akhir. Kata Kunci: Notaris, Kode Etik, Sanksi
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
Date Deposited: | 17 Jan 2023 02:53 |
Last Modified: | 17 Jan 2023 02:53 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/27083 |
Actions (login required)
View Item |