Guna, Ilham Adi (2015) Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Kendari Sultra. Masters thesis, Fakultas Hukum Unissula.
|
Text
Cover.pdf Download (181kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (126kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (88kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (131kB) | Preview |
Abstract
Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyusunan Raperda belum sesuai dengan harapan. Kondisi ini dapat dilihat dari : a) Pelaksanaan fungsi perwakilan, yang belum dapat sepenuhnya mewakili berbagai tuntutan/aspirasi masyarakat; b)Pelaksanaan fungsi legislasi hasil Raperda yang dihasilkan DPRD relatif masih rendah, yakni banyak Perda selama kurun waktu tertentu tidak mencapai target, bahkan terjadi penurunan dari tahun ke tahun; dan c) Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD belum terlaksana seperti yang diharapkan. Berkenaan dengan output Raperda yang dihasilkan, pada umumnya sebagian besar lebih mencerminkan produk pemerintah daripada keinginan masyarakat, kondisi demikian menunjukkan bahwa fungsi ideal dari DPRD Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyerap dan memproses aspirasi masyarakatnya belum berfungsi secara optimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD. Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyusunan Raperda Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi : 1) Faktor kemampuan SDM ; 2) Faktor pengalaman ; 3) Faktor penguasaan data dan informasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini memiliki kecenderungan menimbulkan banyak permasalahan yang membutuhkan solusi sehingga dimasa mendatang anggota DPRD dalam penyusunan Raperda Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik lagi. Kesimpulan perlu ada perubahan pembagian peran antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Salah satu perubahannya adalah mengenai fungsi pengaturan yang selama ini lebih banyak didominasi oleh Kepala Daerah. Padahal fungsi tersebut seharusnya lebih banyak menjadi ranah DPRD, sehingga tercapai prinsip “check and balance” antara Kepala Daerah dan DPRD. Kata Kunci: Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dan Kendala-Kendala Pelaksanaan Fungsi Legislasi.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA |
| Date Deposited: | 22 Jan 2016 03:06 |
| Last Modified: | 22 Jan 2016 03:06 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/2690 |
Actions (login required)
 |
View Item |
