REKONSTRUKSI REGULASI PUTUSAN ARBITRASE YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Sujono, Sujono (2022) REKONSTRUKSI REGULASI PUTUSAN ARBITRASE YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 10302000299_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Arbitrase pada dasarnya merupakan media penyelesaian sengketa antar badan usaha yang cepat dan tepat dalam menjawab persoalan dalam sengketa di dunia bisnis, keberadaan Pasal 70 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah mengakibatkan hal tersebut sulit diwujudkan. Rumusan persoalan yang akan dibahas dalam disertasi ini ialah 1. bagaimanakah pengaturan regulasi putusan arbitrase di Indonesia saat ini? 2. mengapa regulasi pelaksanaan putusan arbitrase belum mampu mewujudkan keadilan? 3. bagaimanakah rekonstruksi regulasi terkait pelaksanaan aribitrase yang berbasis nilai keadilan? Tujuan penelitian disertasi ini ialah 1. untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan regulasi putusan arbitrase di Indonesia saat ini. 2. untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi putusan arbitrase di Indonesia saat ini. 3. untuk merekonstruksi regulasi putusan arbitrase di Indonesia yang berbasis nilai keadilan. Metode penelitian disertasi ini ialah yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian disertasi ini menunjukan bahwa putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 60 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengalami sumiritas akibat adanya ketentuan Pasal 70 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga putusan arbitrase tidak dapat dikatakan bersifat final akibat adanya celah untuk digugatnya suatu putusan arbitrase melalui jalur keperdataan. persoalan sumiritas putusan arbitrase diakibatkan adanya kelamahan substansi berupa adanya ketentuan Pasal 70 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengakibatkan Pasal 60 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Secara struktur dualisme hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase membuat kalangan penegak hukum sukit untuk melakanaakan eksekusi putusan arbtrase. Kemudian arbitrase juga jarang melibtakan juru sita. Arbitrase tidak dilengkapi dengan juru sita, sehingga jika salah satu pihak tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka dimintakan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri dimana prosedur acara yang digunakan adalah mengikuti tata cara serbagaimana yang ditentukan dalam hukum acara para perdata. Secara kultur kelemahan berupa etikat para pihak untuk melaksanakan atau tidak putusan arbitrase serta pelaksanan ketentuan Pasal 60 atau menggugat kembali putusan arbitrase kembali kepada pemahaman para pihak yang bersengketa. Kata Kunci: Arbitrase, Putusan Rekonstruksi, Regulasi

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	12 Jan 2023 06:46
Last Modified:	12 Jan 2023 06:46
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26757

Actions (login required)

View Item