REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM BERBASIS KEADILAN

Junaidi, Mohamad Hakim (2022) REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM BERBASIS KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 10302000238_fullpdf.pdf Download (3MB)

Abstract

Dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa “…maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…”. Kedaulatan rakyat tersebut selanjutnya diimplemetasikan melalui Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota. Akan tetapi, sejak Pemilu 2004 sampai Pemilu 2019, dengan alasan persaingan yang semakin berat, penggunaan uang dalam Pemilu semakin vulgar sehingga merusak sistem Pemilu, politik, dan ekonomi. Negara seolah-olah tidak berdaya menghadapi praktik politik uang yang terjadi di setiap penyelenggaraan Pemilu. Identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, mengapa regulasi tindak pidana politik uang dalam Pemilu di Indonesia belum berkeadilan?. Kedua, bagaimana kelemahan regulasi tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia saat ini? dan ketiga, bagaimana merekonstruksi regulasi tindak pidana politik uang yang berbasis keadilan? Penelitian ini bertujuan untuk: mengungkap, memahami, dan menganalisis regulasi tindak pidana politik uang dalam Pemilu di Indonesia yang belum berkeadilan; mengungkap, memahami, dan menganalisis kelehaman regulasi tindak politik uang dalam Pemilu di Indonesia saat ini, dan merekonstruksi regulasi tindak pidana politik uang yang berbasis keadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau hukum doctrinal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Pendekatan tersebut untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, menganalisa penegakan hukum kasus praktik politik uang, dan melihat praktik pengaturan dan penegakannya di negara lain, yakni di Amerika Serikat, di Inggris, dan Singapura. Analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis. Regulasi tindak pidana politik uang dalam Pemilu di Indonesia belum berkeadilan karena Pemilu Indonesia belum ditopang oleh kebijakan legislasi yang kokoh dan regulasi larangan praktik politik uang tidak kompatibel dengan sistem Pemilu, sistem pengawasan yang lemah dan sanksi hukum yang rendah. Kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia saat ini bersifat sistemik yang secara langsung melahirkan politik biaya mahal. Sementara regulasi tindak pidana politik uang juga belum berkeadilan karena ketiadaan sanksi bagi partai politik, budaya hukum masyarakat, dan rendahnya sanksi pidana. Rekonstruksi regulasi tindak pidana politik uang yang berbasis keadilan harus dilakukan melalui multi pendekatan yang dimulai merekonstruksi paradigma demokrasi Pancasila, paradigma Pemilu dan kekuasaan, budaya hukum masyarakat, dan rekonstruksi regulasi yang berbasis keadilan dengan menjadikan partai politik subyek hukum yang dapat dijatuhi sanksi berupa larangan mengajukan Caleg pada Pemilu berikutnya di Dapil dimana terjadi pelanggaran politik uang berdasarkan putusan pengadilan, serta kejelasan rumusan ancaman sanksi baik berkenaan dengan sanksi minimal dan maksimal. Kata kunci: Pemilu, politik uang, dan sanski.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	12 Jan 2023 06:50
Last Modified:	12 Jan 2023 06:50
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26707

Actions (login required)

View Item