REKONSTRUKSI SISTEM KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN OPERASIONAL KAPAL YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Nurdin, Moch. (2022) REKONSTRUKSI SISTEM KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN OPERASIONAL KAPAL YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 10302000233_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Indonesia menganut konsep multy agency single task dalam penegakan hukum di wilayah laut dan pantai. Hal tersebut terlihat dari keberadaan 13 (tiga belas) lembaga negara yang memiliki kewenangan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai sebagai akibat didelegasikannya 17 (tujuh belas) undang-undang yang berkaitan dengan wilayah kemaritiman. Banyaknya kementerian/lembaga negara yang terlibat dalam penegakan hukum membuat pelaksanaan penegakan hukum tidak efektif dikarenakan maraknya tumpang tindih kewenangan perihal institusi manakah yang berwenang untuk menegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran di wilayah laut dan pantai Indonesia. Selain itu, persoalan banyaknya lembaga yang berwenang untuk menegakkan hukum di wilayah laut dan pantai menimbulkan efek domino berupa kurangnya alokasi anggaran penegakan hukum, kurangnya jumlah dan kualitas aparat penyidik, dan kurangnya dukungan sarana dan prasarana. Penelitian ini membahas mengenai tiga pokok permasalahan yang meliputi: Pertama, pelaksanaan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai di Indonesia. Kedua, kelemahan yang dialami dalam pelaksanaan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai. Ketiga, rekonstruksi gagasan kebijakan sistem penegakan hukum di wilayah laut dan pantai di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum di wilayah laut dan pantai, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan penelitian terdahulu yang membahas mengenai otoritas penegakan hukum di wilayah laut dan pantai, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan informasi daring. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa norma pemberian tugas, fungsi, dan wewenang kementerian/lembaga negara yang saling tumpang tindih yang menyebabkan ketidak jelasan bagi kementerian/lembaga negara yang menegakkan hukum di wilayah laut dan pantai. Selain itu pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi oleh kelemahan teknis seperti tingginya ego sektoral masing- masing lembaga yang berwenang sehingga sulit terjalin komunikasi dan koordinasi penegakan hukum di wilayah laut dan pantai. Selain itu kondisi kurangnya anggaran, kapabilitas dan jumlah penyidik, kurangnya dukungan sarana prasarana menjadi alasan tidak efektifnya penegakan hukum di wilayah laut dan pantai. Adapun rekonstruksi yang ditawarkan dilakukan dengan dua cara, pertama rekonstruksi norma Pasal 61 UU No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Pasal 2 Keputusan Presiden No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Kedua, rekonstruksi kelembagaan dengan menerapkan Teori Birokrasi Max Weber serta rekonstruksi sumber daya manusia dengan Konsep John Sullivan. Kata Kunci: Izin Pelayaran, Penegak Hukum, Kewenangan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	12 Jan 2023 07:11
Last Modified:	12 Jan 2023 07:11
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26696

Actions (login required)

View Item