REKONTRUKSI REGULASI PENYERAHAN YANG DIAWASI (CONTROLLED DELIVERY) DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN

APRIADY, APRIADY (2022) REKONTRUKSI REGULASI PENYERAHAN YANG DIAWASI (CONTROLLED DELIVERY) DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 10302000148_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penyerahan yang diawasi (controlled delivery) adalah salah satu metode yang dapat digunakan penyidik dalam memberantas peredaran narkotika di Indonesia. Pengaturan mengenai penyerahan yang diawasi (controlled delivery) terdapat pada Pasal 75 huruf J Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, ketentuan pasal tersebut tidak memberikan pengaturan yang menyeluruh mengenai teknis pelaksanaannya, mengingat penyerahan diawasi ini rentan sekali tejadi penyahgunaan kewenangan oleh oknum penyidik, maka sudah merupakan keharus adalah revisi terhadap regulasi ini. Dalam permasalahan yang diangkat diantaranya mengapa regulasi penyerahan yang diawasi (controlled delivery) dalam penyidikan tindak pidana narkotika belum berbasis nilai keadilan, apa saja kelemahan-kelemahan yang timbul dalam pelaksanaan regulasi penyerahan yang diawasi (controlled delivery) dalam penyidikan tindak pidana narkotika saat ini serta bagaimana rekonstruksi penyerahan yang diawasi (controlled delivery) dalam penyidikan tindak pidana narkotika berbasis nilai keadilan. Guna menjawab permasalahan maka metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, yaitu berdasarkan pada norma hukum dan teori keberlakuan hukum yang ada. Terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dimana metode penyerahan yang diawasi (controlled delivery) harus secara diatur secara detail teknis, terutama mengenai batas waktu kapan penerima barang dapat melakukan penyangkalan terhadap barang dia terima, sehingga perlu dilakukan rekontruksi aturan hukum serta pembenahan terhadap sistem penegakan hukum agar terciptanya suatu keadilan secara religius. Kata Kunci : Rekontruksi, Narkotika, Penyerahan yang diawasi.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	12 Jan 2023 04:13
Last Modified:	12 Jan 2023 04:13
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26658

Actions (login required)

View Item