REKONSTRUKSI REGULASI PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN BERBASIS NILAI KEADILAN

HULU, FONAHA (2022) REKONSTRUKSI REGULASI PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 031017594_fullpdf.pdf Download (3MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Rekonstruksi adalah upaya reorientasi dan reevaluasi serta penyusunan kembali nilai hukum, sosiologis, politik, sosio filosofis dan sosio-kultural. Rekonstruksi adalah merupakan proses membangun kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. Dalam konteks penelitian ini, rekonstruksi diartikan membangun kembali penyelesaian sengketa pertanahan berbasis nilai keadilan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi penyelesaian sengketa pertanahan yang belum berkeadilan, dan kelemahan-kelemahan dalam regulasi penyelesaian sengketa tanah, serta untuk merekonstruksi regulasi penyelesaian sengketa pertanahan yang berbasis nilai keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif berbasis empirik dengan analisis data berdasarkan pendekatan kualitatif. Dengan demikian ada beberapa hal yang ditemukan dalam penelitian antara lain, regulasi penyelesaian sengketa pertahanan belum berkeadilan dapat dipahami bahwa timbulnya sengketa pertanahan disebabkan oleh adanya benturan-benturan kepentingan antara pihak yang hendak menguasai tanah dan pihak yang mempunyai hak kepentingan atas tanah yang dipengaruhi oleh peraturan perundangannya dan kebijakan pemerintah yang tumpang tindih. Hal tersebut yang menyebabkan penyelesaian sengketa pertanahan selama ini belum berkeadilan bagi pihak yang bersengketa. Penyelesaian perkara melalui pengadilan di Indonesia melelahkan, biaya tinggi dan waktu penyelesaian yang lama, birokrasi pengadilan yang berbelit-belit. Melalui rekonstruksi regulasi penyelesaian pertanahan yang berbasis nilai keadilan, penulis menawarkan satu solusi dalam penyelesaian sengketan pertanahan yaitu diwajibkan melakukan mediasi sebelum sengketa pertanahan dibawa kepengadilan hal ini didasarkan pada peraturan pemerintah Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 21 Tahun 2020 pasal 2 poin e. selain itu harus dibentuk Komisi Pertanahan Nasional (KPN) sesuai peraturan pemerintah Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 21 Tahun 2020 pasal 3, hal ini dapat memberi kemudahan proses regulasi penyelesaian sengketa pertanahan yang berbasis nilai keadilan yang menguntungkan berbagai pihak dibidang pembiayaan, waktu dan mempercepat penyelesaikan kasus penyelesaian sengketa pertanahan yang hingga saat ini mengalami penumpukkan di pengadilan. Kata Kunci: Rekonstruksi, Regulasi, Penyelesaian Sengketa Tanah

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jan 2023 07:25
Last Modified:	11 Jan 2023 07:25
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26587

Actions (login required)

View Item