PERTANGGUNG JAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP AKTA HIBAH HAK ATAS TANAH YANG DIBATALKAN PENGADILAN (STUDI KASUS perkara Nomor : 0362/Pdt.G/2016/PA.Kng)

HABIBI, HILMAN (2022) PERTANGGUNG JAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP AKTA HIBAH HAK ATAS TANAH YANG DIBATALKAN PENGADILAN (STUDI KASUS perkara Nomor : 0362/Pdt.G/2016/PA.Kng). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text 21302000127_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (235kB)

Abstract

Akta hibah yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dihadapkan pada gugatan oleh pihak pemberi hibah ataupun pihak ahli waris yamg merasa dirugikan atas dasar peralihan hak tersebut, kasus pembatalan hibah sering terjadi dikalangan masyarakat. Hal tersebut bisa dikarenakan pihak si penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang diberikan, ataupun didalam pembuatan akta PPAT tidak memperhatikan syarat-syarat formil maupun materiil dalam akta. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Akta Hibah yang dibatalkan Pengadilan,Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum Akta Hibah yang telah dibatalkan oleh Pengadilan. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriftif analisis, adalah penelitian yang melukiskan suatu keadaan atau peristiwa juga mengambil suatu kesimpulan umum dari masalah yang dibahas. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer meliputi UUD 1945, Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Peraturan kebala badan Pertanahan Nomor 1 tahun 2006. Pengumpulan data penelitian teknik wawancara, dan studi dokumen atau bahan pustaka. Metode analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, penelitian lapangan akan dianalisis dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif . Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama: Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat akta tanah terhadap Akta Hibah yang dibatalkan oleh pengadilan studi kasus Perkara Nomor :0362/Pdt.G/2016/PA.Kng berupa tanggung jawab terhadap kewajiban dalam membuat akta yang diatur di dalam Per ka BPN Nomor 1 Tahun 2006, PP nomor 37 tahun 1998, PP Nomor 24 tahun 1997 pertanggungjawaban bisa berupa perdata, administratif, maupun Pidana Kedua: Kedudukan Akta Hibah hak atas tanah yang dibatalkan oleh Pengadilan,“batal demi hukum” karena melanggar salah satu syarat diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 210 KHI yang membawa dampak hilangnya otensitas Akta yang dibuat PPAT. Kata Kunci : Pertanggung Jawaban, hibah, dibatalkan pengadilan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jan 2023 07:10
Last Modified:	11 Jan 2023 07:10
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26578

Actions (login required)

View Item