PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DALAM PENCEGAHAN MAFIA TANAH DI KABUPATEN TUBAN

Nur’Ainiyah, Hamidah (2022) PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DALAM PENCEGAHAN MAFIA TANAH DI KABUPATEN TUBAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text 21302000125_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB)

Abstract

Beberapa faktor yang dapat membuat mafia tanah dapat semakin melancarkan aksinya ditengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah karena kurangnya pengawasan dan tertib terhadap administrasi pertanahan, karena tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang ada serta regulasi substansi yang telah diatur membuat banyaknya tanah yang terbengkalai, luput dari undang-undang. Selain itu adanya faktor-faktor lain seperti ketidakseimbangan antara struktur kepemilikan dan kepemilikan tanah dapat berpengaruh, dan kurang hati-hatinya notaris /PPAT juga BPN. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pencegahan mafia tanah di Kabupaten Tuban. 2) Perlindungan hukum bagi korban terhadap sertipikat tanah yang dialihkan oleh mafia tanah Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis data menggunakan data primer dan sekunder yang bersumber dari wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan : 1) Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pencegahan mafia tanah di Kabupaten Tuban dilakukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Peran PPAT adalah memastikan pihak-pihak yang akan melakukan transaksi jual beli, membacakan dan penandatanganan akta di hadapan para pihak, memeriksa dan mencocokkan dokumen ke BPN, dan bertindak hati-hati dalam pembuatan akta. Sedangkan peran BPN adalah melakukan pembenahan SDM, memeriksa ulang berkas dari PPAT, mempercepat PTSL, sosialisasi sertipikat elektronik. 2). Perlindungan hukum bagi korban terhadap sertipikat tanah yang dialihkan oleh mafia tanah secara preventif adalah dengan tindakan-tindakan pencegahan seperti membentuk satgas pemberantasan mafia tanah, meningkatkan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, BPN juga PPAT, meningkatkan kerjasama antara aparat, melakukan percepatan sertifikasi dengan program PTSL, serta memberikan ancaman pidana yang tegas kepada pelaku mafia tanah yang terbukti melakukan kejahatan. Adapun perlindungan represif yang diberikan kepada korban adalah dalam kasus mafia tanah terkait dengan sertifikat yang tumpang tindih masih, sertipikat ganda, dan lainnya dapat diselesaikan dengan beberapa cara seperti adanya mediasi yang dilakukan antara kepala desa ataupun dengan melalui gugatan pengadilan. Kata Kunci : BPN, PPAT, Mafia Tanah

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jan 2023 07:10
Last Modified:	11 Jan 2023 07:10
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26576

Actions (login required)

View Item