PENEGAKAN HUKUM MENGENAI PELANGGARAN LALU LINTAS BERBASIS ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT DI WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Pati)

SARMO, SARMO (2022) PENEGAKAN HUKUM MENGENAI PELANGGARAN LALU LINTAS BERBASIS ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT DI WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Pati). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 20302000210_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (305kB)

Abstract

Pelanggaran lalu lintas yang kerap kali terjadi di masyarakat yaitu tidak membawa surat-surat kelengkapan berkendara, melanggar rambu-rambu lalu lintas dan lainya. Apabila menertitan hanya mengandalkan petugas yang berjaga untuk ditempat itu saja dirasa kurang efisien, dimana petugas harus berjaga sepanjang waktu di tempat tersebut, tetapi dengan adanya CCTV ini maka tugas dari petugas juga menjadi lebih efisien. Dimana pengawasan lalu lintas dapat dipantau dari jarak jauh bersera dengan pelanggara-pelanggaran yang terjadi di jalan tersebut. Tujuan dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan penegakan hukum mengenai pelanggaran lalu lintas berbasis Electronic Traffic Law Enforcement di wilayah hukum Polres Jepara. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala aparat penegak hukum mengenai pelanggaran lalu lintas berbasis Electronic Traffic Law Enforcement di wilayah hukum Polres Jepara dan solusinya. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis empiris dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Kanit Gakkum dan Baur Tilang Satuan Lalu Lintas Polres Jepara. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum, teori Efektivitas Hukum dan teori Penegakan Hukum dalam perspektif Islam. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Pelaksanaan Penegakan Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Electronic Traffic Law Enforcement di Wilayah Hukum Polres Jepara sudah efektif, karena setiap pelanggar lalu lintas yang tertangkap kamera CCTV akan tercatat dalam sistem yang sudah disiapkan. Melalui plat nomor yang terindentifikasi, surat tilang kemudian akan diantar ke alamat pelanggar lalu lintas tersebut. Jika surat tilang yang sudah dikirim tidak segera diurus sampai jangka waktu yang telah ditetapkan. Maka penyelesaiannya adalah pada saat yang bersangkutan mengurus perpanjangan STNK. Jika tidak diselesaikan maka prosesnya tidak akan dilayani. Jadi harus diselesaikan dulu perkara tilangnya. Kendala Aparat Penegak Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Electronic Traffic Law Enforcement di wilayah hukum Polres Jepara dan solusinya. Kendalanya pada sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan jumlah banyak sehingga membutuhkan dana yang besar, masyarakat yang tidak taat aturan, serta budaya masyarakat yang lebih tertib jika ada polisi yang berjaga. Solusi permasalahan tersebut adalah Polri dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyiapkan sarana dan prasarana ETLE, Polri harus gencar mengadakan sosialisasi terkait dengan ETLE, penempatan petugas yang berjaga tetap dibutuhkan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran lalu lintas di luar Tabel 2 yang tidak dapat dilakukan melalui ETLE. Kata kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Electronic Traffic Law Enforcement

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jan 2023 07:21
Last Modified:	11 Jan 2023 07:21
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26551

Actions (login required)

View Item