KEBIJAKAN PERAN JAKSA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan)

RAHARJO, M. SONE RIDHO (2022) KEBIJAKAN PERAN JAKSA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 20302000192_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (563kB)

Abstract

Penanganan kasus narkotika cenderung kepada pelaku yang dijebloskan ke dalam penjara oleh negara yang masih kecanduan narkotika, hal tersebut kemudian menjadikan penanganan terhadap pelaku narkotika yang ditempatkan dalam tahanan tidak tepat dan tidak efektif serta mencegah narkotika. Kebijakan peran jaksa sebagai salah satu unsur penting dalam sistem peradilan pidana menempati peran yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam rangka melaksanakan penegakan hukum yakni penuntutan dalam perkara tindak pidana Narkotika di sidang pengadilan, maka dirasa penting untuk dilakukan penelitian tentang “Kebijakan Peran Jaksa terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan)”. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran Jaksa terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan I dalam hukum positif Indonesia saat ini?, (2) Apa yang menjadi kelemahan penuntut umum dalam menentukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan I saat ini?, dan (3) Bagaimana peran jaksa terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan I yang akan datang dalam pembaharuan hukum pidana? Penelitian ini bersifat normatif dan deskriptif analisis. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori sistem peradilan pidana, penegakan hukum, dan tujuan hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder dapat terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data adalah library research (penelitian kepustakaan). Analisis data adalah kulitatif. Dalam penegakan hukum pidana diperlukan pembaharuan-pembaharuan dalam hal pembaharuan materiil pidana, hukum pidana formil dan pelaksanaan reformasi pidana. Pembaharuan yang dijalankan melalui seperangkat unsur dapat dipidana suatu perbuatan dengan konsep RUU KUHP yang baru menganut hukum sebagai sumber hukum utama adalah Undang-undang, namun memperluas rumusan materiil hukum yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dalam pembaharuan formal yang meperluas dengan pertanggungjawaban yang tegas dan penggantian pertanggungjawaban, pelaksanaan pembaharuan dalam pidana, diterapkan pemidanaan yang dirumuskan dengan tujuan pemidanaan, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan. Penuntutan pidana terhadap pelaku narkotika dan ketentuan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba ini harus diprioritaskan dalam hal pengobatan dan perawatan, daripada langsung dinyatakan dihukum dan ditempatkan di LAPAS. Tujuannya untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap, untuk mewujudkannya harus terlebih dahulu menghilangkan efek ketergantungan yang ada pada diri para pecandu narkoba. Kata Kunci: Peranan, Jaksa, Tindak Pidana Narkotika Golongan I, Pembaharuan Hukum Pidana

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jan 2023 07:27
Last Modified:	11 Jan 2023 07:27
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26537

Actions (login required)

View Item