KEWENANGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP MAJELIS PENGAWAS NOTARIS SERTA MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DI KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

ANDRIAN, AAN (2022) KEWENANGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP MAJELIS PENGAWAS NOTARIS SERTA MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DI KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text 21302000089_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB)

Abstract

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Dari data laporan Ombudsman RI, terdapat sejumlah laporan masyarakat terkait layanan Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Pembina & Pengawas PPAT (MPP PPAT). Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Ombudsman RI dalam melakukan pengawasan MPN serta MPP PPAT di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara serta upaya yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka melakukan pengawasan dan penyelesaian dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh MPN serta MPP PPAT di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode pendekatan yang digunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Metode analisis data yang digunakan yakni analisis data kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa secara mutatis mutandis, Ombudsman RI melalui Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Kota Kendari: 1) Memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dilakukan oleh MPN dan MPP PPAT karena dalam struktur organisasinya memiliki unsur dari pemerintah, sumber anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta menyelenggarakan pelayanan publik. di bidang jasa publik dalam hal menerima laporan dari masyarakat dan di bidang administratif publik dalam hal menerbitkan keputusan/ketetapan administratif. 2) Upaya pengawasan Ombudsman RI yakni dalam hal menerima, menindaklanjuti, dan menyelesaikan laporan masyarakat terkait adanya dugaan maladministrasi oleh MPN dan MPP PPAT. Tindaklanjut Ombudsman RI meliputi pencatatan laporan, verifikasi formil dan materiil laporan, permintaan klarifikasi, investigasi, pemanggilan, mediasi/konsiliasi dan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) serta upaya yang terakhir yakni Rekomendasi. Kata Kunci: Ombudsman Republik Indonesia, Pelayanan Publik, Majelis Pembina Notaris, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jan 2023 06:24
Last Modified:	11 Jan 2023 06:24
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26516

Actions (login required)

View Item