KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERJANJIAN DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM (Studi Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 86 tanggal 28 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Yoshephina Vestha Raya, S.H.)

NAU, YONATAN (2022) KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERJANJIAN DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM (Studi Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 86 tanggal 28 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Yoshephina Vestha Raya, S.H.). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text 21302000088_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB)

Abstract

Pelaksanaan pembuatan akta Notaris sering dijumpai adanya dua perbuatan hukum baik yang namanya telah ditentukan dalam perundang-undangan (Nominaat) maupun yang belum di atur dalam perudang-undangan (Innominaat) yang kemudian disatukan dalam satu akta Notaris innominaat sehingga menimbulkan ketidak jelasan unsur-unsur perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum akta Notaris yang tidak memenuhi unsur-unsur perjanjian dalam konsepsi kepastian hukum melalui studi Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 86 tanggal 28 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Yoshephina Vestha Raya, S.H. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif anatitis. Jenis Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yakni perundang-undangan, yurisprudensi dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, buku-buku, jurnal dan maupun pendapat-pendapat ahli, serta kamus ataupun ensikklopedia. Seluruh data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dimana data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, dalam konteks Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 86 tanggal 28 Juni 2008, akta telah menyatukan dua perbuatan hukum yang memiliki karakter dan unsur-unsur yang berbeda yakni disatu sisi adanya kerjasama pengelolaan lahan pertambangan (perjanjian Innominaat) namun di sisi lain terdapat pengalihan hak kebendaan yang harus dibuat dalam bentuk perjanjian Nominaat sehingga bertentangan unsur-unsur perjanjian Nominaat. Akta perjanjian demikian adalah pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan atau bertentangan dengan syarat keempat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 KUHPerdata, 1337 KUHPerdata, yang berkaitan dengan Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 1339 KUHPerdata serta melanggar prinsip “Satu Akta Untuk Satu Perbuatan Hukum” sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1440K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998. Kedua, Notaris yang membuat akta perjanjian yang tidak memenuhi unsur-unsur perjanjian sehingga bertentangan dengan syarat ke-empat sahnya perjanjian dapat dimintai pertanggung jawabkan, baik dalam bentuk pertanggung jawaban keperdataan dengan tuduhan perbuatan melawan hukum maupun dalam dalam bentuk pertanggungjawaban etik dan administrasi. Kata Kunci: Akta Notaris, Unsur-Unsur Perjanjian, Tanggungjawab Notaris

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jan 2023 06:21
Last Modified:	11 Jan 2023 06:21
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26512

Actions (login required)

View Item