OPTIMALISASI SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PROSES PERADILAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jepara)

SUSANTO, ANGGA DWI (2022) OPTIMALISASI SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PROSES PERADILAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jepara). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 20302000147_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (66kB)

Abstract

Pemberantasan tindak pidana narkotika melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkotika sermakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika merupakan extraordinary crime. Untuk itu extraordinary punishment sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini ni sebagai transnational crime. Banyaknya orang yang terlibat dalam kasus narkoba dan terus meningkatnya kejahatan tersebut memerlukan perhatian yang serius dan komitmen bersama untuk mencegah dan menghapusnya. Salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, antara lain dilakukan dengan menggunakan sanksi pidana berupa pidana penjara. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) sistem hukum pidana sekarang terkait pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia, (2) bentuk optimalisasi sanksi pidana terhadap pengguna narkotika dalam proses peradilan, (3) kendala dan solusi bagi hakim dalam mengoptimalisasi sanksi pidana terhadap pengguna narkotika dalam proses peradilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana. (2) Hakim yang tidak menghendaki terdakwa pada putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2022/PN.Jpa dianggap sebagai pengguna atau pecandu narkotika saja, melainkan juga sebagai pengedar yang mana dilihat dari fakta hukum yang terjadi, Hal tersebut membuat hakim memenuhi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (3) Kendala yang dialami oleh hakim saat memutus terdakwa penyalahgunaan narkotika adalah tanpa adanya assessment atau keterangan dari ahli kecil kemungkinan terdakwa akan direhabilitasi dan hakim pun tidak akan menjatuhkan putusan diluar yang didakwakan oleh penuntut umum serta kendala lainnya adalah tentang pandangan negatif masyarakat terhadap hakim. Kata Kunci: Konsekuensi Pidana, Terdakwa, Narkotika.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jan 2023 02:45
Last Modified:	11 Jan 2023 02:45
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26459

Actions (login required)

View Item