KEBIJAKAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA

SAFI’I, MUHAMMAT TEGUH (2022) KEBIJAKAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 20302000130_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (73kB)

Abstract

Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Sehubungan dengan hal tersebut, perkembangan era globalisasi dapat memberikan dampak yang negatif pada masyarakat, khususnya penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan Narkotika digunakan tidak untuk tujuan mengobati penyakit, akan tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencapai “kesadaran tertentu” karena pengaruh obat pada jiwa. Sebagian masyarakat Indonesia yang pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat susah sekaligus mengkhawatirkan, turut pula mendukung maraknya kasus pemakaian narkotika secara sembarangan. Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, untuk itu aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kebijakan kewenangan kepolisian dalam pelaksanaan tindakan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dalam hukum positif saat ini ? 2) Bagaimana kebijakan kewenangan kepolisian dalam pelaksanaan tindakan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dalam hukum positif yang akan datang ? Metode Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka, observasi, dan wawancara. Analisa data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 1) Penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dimulai sejak pada saat kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan dengan melihat kententuan pidana Pasal 127 ayat (2) dan (3) sehingga ada konsistensi untuk memperhatikan Pasal-Pasal yang mengatur ketentuan rehabilitasi sehingga nantinya para pencandu dan korban penyalahguna narkotika dapat direhabilitasi baik rehabilitas medis maupun rehabilitasi sosial dan tidak lagi dipidana penjara maupun pidana kurungan karena rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani hukuman. 2) Hubungan moral dengan penegakan hukum adalah menentukan suatu keberhasilan dalam penegakan hukum, sebagaimana diharapkan oleh tujuan hukum. Moral penegak hukum adalah salah satu aspek yang sangat menentukan dalam menjalankan peran dan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum termasuk pada penegak hukum tindak pidana narkotika. Oleh sebab itu, pada perumusan hukum positif yang akan datang dibutuhkan perundang-undangan yang dibangun pada sistem koordinasi dan pengawasan penyidikan secara integral dan harmonis namun tidak multitafsir agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan penyidikan yang disebabkan oleh pengaturan dan rumusan dalam ketentuan hukum positif seperti saat ini dan kasus penyalahgunaan narkotika dapat ditangani dengan tepat. Kata Kunci: Kebijakan Kewenangan Kepolisian, Rehabilitasi, Narkotika.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jan 2023 02:26
Last Modified:	11 Jan 2023 02:26
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26421

Actions (login required)

View Item