OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DALAM NEGERI TERHADAP PIDANA PEMALSUAN DAN PENGEDARAN UANG PALSU (STUDI PENELITIAN DI POLRES BLORA)

SUHARI, SUHARI (2022) OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DALAM NEGERI TERHADAP PIDANA PEMALSUAN DAN PENGEDARAN UANG PALSU (STUDI PENELITIAN DI POLRES BLORA). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 20302000111_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (69kB)

Abstract

Pemalsuan mata uang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mata uang bukan dari kalangan ekonomi lemah atau kelas bawah, tetapi dilakukan oleh orang-orang dengan status sosial yang cukup baik, berpendidikan, dan dari tingkat pergaulan yang layak. Kejahatan ini dapat digolongkan ke dalam kejahatan berdasi (white collar crime) yang diartikan sebagai “crime committed by a person respectability and high school status in the course of his occupation”. Maka daripada itu upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak pidana. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak pidana uang palsu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa (1) determinasi yuridis tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu dengan implikasi dampak kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, (2) optimalisasi kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri terhadap tindakan pemalsuan dan pengedaran uang palsu, (3) kendala yang dihadapi kepolisian dalam memberantas tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Perangkat hukum yang mengatur tentang aspek-aspek mata uang dan kejahatan terhadap mata uang terdiri dari 2 (dua) undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yakni Bab X. (2) Beberapa hal mengenai kejahatan pemalsuan mata uang dalam kerangka pertanggungjawaban pelaku berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yaitu Pelaku, Terdiri dari pembuat yang meliputi pencetus ide (aktor), penyandang dana, ahli cetak, tempat penyimpan hasil cetakan, penyedia bahan baku (kertas, plastik, tinta, alat cetak dan sebagainya), pengedar yang terdiri dariagen pengedar, pengedar biasa. (3) Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu antara lain masyarakat kurang konstruktif, kurangnya kerja sama masyarakat terhadap aparat penegak hukum, korban dari tindak pidana peredaran uang palsu tidak melaporkan atau tidak diproses. Kata Kunci: Kepolisian, Stabilitas Keamanan, Pengedaran Uang Palsu.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jan 2023 01:42
Last Modified:	11 Jan 2023 01:42
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26392

Actions (login required)

View Item