PURNAMASARI, DYAH PUTRI (2022) HARMONISASI HUKUM ANTARA UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DENGAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PROFESI NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
Text
21302000024_fullpdf.pdf Download (1MB) |
|
Text
publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB) |
Abstract
Profesi Notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat apabila dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang diatur pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris. Ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 yang meliputi subjek pailit, objek pailit serta akibat hukum dari kepailitan. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis harmonisasi Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya Profesi Notaris yang dinyatakan pailit serta mengetahui dan menganalisis kepastian hukum bagi profesi Notaris yang dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian hukum ini adalah normatif dengan menggunakan bahan hukum primer berupa berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum kepailitan bagi profesi Notaris. Bahan hukum skunder berupa jurnal-jurnal, baik jurnal Internasional maupun jurnal Nasional, pendapat para Sarjana hukum, makalah, laporan penelitian, artikel dan majalah serta kepustakaan maupun pustaka elektronik yang berkaitan dengan perlindungan hukum. Serta bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa kepustakaan dan metode analisis data yang digunakan berupa logika hukum dengan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa ditemukan ketidakharmonisan antara Undang-undang Jabatan Notaris dan Undang-undang Kepailitan berkenaan dengan pengaturan profesi Notaris yang dinyatakan pailit baik dari sisi subjek pailit, objek pailit dan akibat hukum dari kepailitan bagi profesi Notaris. Kemudian bahwa ditemukan adanya multitafsir dalam pasal 12 huruf (a) Undang-undang Jabatan Notaris sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidak adilan bagi Notarsi yang dinyatakan paililt. Kata kunci: Harmonisasi hukum, Profesi Notaris, Kepailitan
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
Date Deposited: | 10 Jan 2023 06:44 |
Last Modified: | 10 Jan 2023 06:44 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26328 |
Actions (login required)
View Item |