PENERAPAN TEORI DEELNEMING PADA PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KEPUTUSAN PENGADILAN PIDANA KHUSUS NOMOR 111/PID.SUS-TPK/2016/PN SMG

AFIF, NAILAL (2022) PENERAPAN TEORI DEELNEMING PADA PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KEPUTUSAN PENGADILAN PIDANA KHUSUS NOMOR 111/PID.SUS-TPK/2016/PN SMG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 20302000061_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (0B)

Abstract

Tesis dengan judul Penerapan Teori Deelneming Pada Putusan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Studi Keputusan Pengadilan Pidana Khusus Nomor 111/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn Smg. Dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama maka berdasarkan uraian dalam Tesis ini, permasalahan yang akan yang akan di teliti adalah: 1) Bagaimana Penerapan Teori Deelneming Pada Putusan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Keputusan Pengadilan Pidana Khusus Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2016/PN smg. 2). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Teori Deelneming Pada Putusan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Keputusan Pengadilan Pidana Khusus Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2016/PN smg. 3). Bagaimanakah Seharusnya Penerapan Teori Deelneming Pada Putusan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Keputusan Pengadilan Pidana Khusus Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2016/PN smg Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dan Yang di gunakan dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dan studi lapangan . Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1) Penerapan Teori Deelneming Pada Putusan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Keputusan Pengadilan Pidana Khusus Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2016/PN smg. Adalah bahwa Sunarwi dan H.Mudasir sama-sama menjadi pengurus dan sama-sama mengetahui pengalokasian keuangan dalam organisasi tersebut, namun dalam putusan hakim dengan NOMOR 111/PID.SUS-TPK/2016/PN SMG, hanya H.mudasir saja yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi, padahal dalam putusan tersebut menyatakan bahwa H. mudasir telah sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Jika dikaitkan dalam teori deelneming adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana. 2) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Teori Deelneming Pada Putusan Hakim adalah H. Mudasir saja yang ditetapkan sebagai tersangka dan menerima hukuman, berbeda dengan sunarwi yang dibebaskan tanpa adanya hukuman apapun, karena bukti yang mengarah ke Sunarwi tidak kuat untuk menjadikannya sebagai tersangka. Padahal berdasarkan kemandirian dan keyakinan hakim tersebut maka dapat dipahami bahwa peran hakim secara umum yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan. 3). Penerapan yang seharusnya terjadi dengan Teori Deelneming tersebut adalah adil dalam islam dan adil dalam Negara yakni Jika dikatakan bahwa seseorang itu adil, artinya dia memperlakukan sama antara orang yang satu dengan orang lain. Maksud persamaan di sini adalah persamaan dalam hak. Namun pada Keputusan Pengadilan Pidana Khusus Nomor 111/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn Smg menyatakan bahwa H. Mudasir telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Akan tetapi H. Mudasir mendapatkan hukuman sendiri dan Sunarwi tidak mendapatkan hukuman apapun meskipun hanya hukuman ringan atau berat sesuai dengan bukti yang mengarah kepadanya. Kata Kunci : Deelneming, Putusan Hakim, Tindak Pidana Korupsi, Keputusan Pengadilan Pidana Khusus

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	10 Jan 2023 03:32
Last Modified:	10 Jan 2023 03:32
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26233

Actions (login required)

View Item