ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOTA SALATIGA OLEH KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA

FIDIANTO, GRAHITA (2022) ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOTA SALATIGA OLEH KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 20302000037_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (319kB)

Abstract

Kejaksaan Negeri Salatiga pada tahun 2020 telah melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki pemerintah Kota Salatiga. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam penulisan ini diangkat permasalahan antara lain bagaimana pelaksanaan, serta kendala apa yang dihadapi, maupun bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga ditahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang dipergunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, sedangkan data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan tim Penyidik dan juga saksi, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif menggunakan teori kewenangan, teori penegakan hukum, dan teori maqâshid al-syarî’ah. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Kejaksaan berwenang melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi. Adapun penyidikan yang dimaksud berpedoman pada ketentuan hukum pidana. Kendala yang dihadapi dalam penyidikan tersebut dapat diidentifikasi menjadi dua bagian meliputi kendala internal antara lain kendala sumber daya manusia, dan kendala selanjutnya adalah kurangnya sarana penunjang penyidikan tindak pidana korupsi. Sedangkan kendala eksternal yaitu pandemi Covid-19, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan kendala yang dihadapi tersebut diperoleh solusi, yaitu pada kendala internal kurang dilakukan dengan menunjuk seorang jaksa yang berpengalaman menangani tindak pidana korupsi untuk menjadi koordinator tim penyidik, dan dengan memaksimalkan ruangan yang tersedia. Adapun solusi dalam kendala eksternal yaitu menerapkan metode kombinasi dalam pemeriksaan saksi, dan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk menelaah berbagai sumber informasi yang sedang berkembang dimasyarakat. Kata Kunci: Kejaksaan, penyidikan, korupsi, Badan Usaha Milik Daerah.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	10 Jan 2023 02:31
Last Modified:	10 Jan 2023 02:31
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26141

Actions (login required)

View Item