EKSISTENSI PRODUK HUKUM PIDANA DALAM DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Penelitian di Polres Blora)

Santoso, Edi (2022) EKSISTENSI PRODUK HUKUM PIDANA DALAM DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Penelitian di Polres Blora). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 20302000030_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB)

Abstract

Perjudian dalam proses sejarah dari generasi temyata tidak mudah untuk diberantas. Dilihat dari realitanya perjudian merupakan penyakit masyarakat yang pada hakekatnya semuanya harus ditangani dengan masyarakat termasuk pers, bukan hanya Polri saja yang bertanggung jawab. Masalah perjudian sebenarnya sudah diatur dalam pasal-pasal dalam KUHP yaitu Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Namun, terlepas dari itu ekses negatif dari perjudian lebih besar daripada ekses positif. Oleh karena itu pemerintah dan aparat hukum terkait harus mengambil tindakan tegas agar masyarakat menjauhi dan akhirnya berhenti melakukan perjudian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis (1) bentuk eksistensi produk hukum pidana secara aplikatif dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian, (2) hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian sebagai bentuk aplikatif produk hukum pidana, (3) kebijakan formulatif terhadap produk hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di masa mendatang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian terkait dengan masalah penerapan jenis-jenis pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Dalam praktek penerapan sanksi pidana minimum yang telah dikenakan, dan dijatuhkan keputusan (vonis) hakim tetap mengacu pada KUHP sebagai sistem induk. (2) Hambatan dalam penegakan hukum Tindak Pidana perjudian sebagai bentuk aplikatif produk hukum pidana dimana sumber penghambat yang didapat dari kondisi masyarakat yang mana bentuk penegakan sebuah tindak pidana perjudian tidak hanya berupa penegakan represif namun juga berupa preventif yang tidak mengedepankan proses peradilan namun berupa pencegahan pada konteks perilaku perjudian. (3) Meski ancaman hukuman diperberat dan jenis tindak pidana diubah (dari pelanggaran menjadi kejahatan), tapi masalah patologi sosial ini masih belum tertanggulangi dengan baik. Kejahatan bentuk pertama tidaklah disebutkan adanya unsur tanpa mendapat izin, karena menurut Pasal 303 perbuatan menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan bermain judi itu sendiri memang harus tanpa izin, sudah barang tentu orang yang menggunakan kesempatan yang diadakan menurut Pasal 303, juga dengan sendirinya sudah tanpa mendapat izin. Kata Kunci: Produk Hukum Pidana, Penegakan Hukum, Perjudian

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	10 Jan 2023 02:19
Last Modified:	10 Jan 2023 02:19
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26124

Actions (login required)

View Item