PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS/PPAT TERHADAP AUTENTISITAS AKTA YANG DALAM KEPUTUSAN HAKIM DINYATAKAN TERDAPAT KEPALSUAN TANDA TANGAN (Studi Putusan No. 253/PID.B/2016/PN MJL)

Fathurohman, Dadan Taufik (2022) PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS/PPAT TERHADAP AUTENTISITAS AKTA YANG DALAM KEPUTUSAN HAKIM DINYATAKAN TERDAPAT KEPALSUAN TANDA TANGAN (Studi Putusan No. 253/PID.B/2016/PN MJL). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text 21301900112_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB)

Abstract

Persoalan ini dimulai ketika Deni Agustin meminta akta jual beli kosong kepada PPAT Dini Nandini, kemudian blanko kosong tersebut diisinya sendiri dan di palsukan baik isi maupun tanda tangnanya. Dari hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis terhadap pembuatan akta yang di dalamnya terdapat kepalsuan tanda tangan, dan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban notaris/PPAT terhadap autentitas akta yang dalam keputusan hakim terdapat kepalsuan tanda tangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis Jenis Dan Sumber Data yang digunakan dalam palam penelitian ini adalah data sdekunder yang terbagi menjadi tiga, yakni: Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta Bahan hukum tersier. Adapun penelitian ilmiah ini menggunakan teknik studi kepustakaan dalam mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Implikasi yuridis terhadap pembuatan akta yang di dalamnya terdapat kepalsuan tanda tangan adalah dapat dibatalkan atau batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat subjektif berupa sepakat para pihak dan syarat objektif berupa causa yang halal. Selain itu, pembuatan akta yang didalamnya terdapat kepalsuan tanda tangan dengan upaya prosedur yang tidak sesuai pembuatan akta mengakibatkan akta tersebut cacat secara formil; Kedua, Tanggung jawab PPAT terhadap suatu akta yang pembuatannya memuat tanda tangan palsu maka PPAT dapat dikenakan ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat berupa akta otentik apabila perbuatan yang dilakukan oleh PPAT tersebut memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP, dan Pasal 265 KUHP. Hanya saja, mengacu pada kronologi yang telah disampaikan di atas, maka terdapat kelalaian pejabat pembuat akta tanah yang hanya memberikan blangko akta kosong kepada saudara MSA yang kemudian disalahgunakan oleh ADP. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah dapat diberhentikan secara tidak hormat karena tidak melakukan tugas dan jabatannya dengan benar Kata Kunci: Pertanggungjawaban Notaris/PPAT, Akta, Pemalsuan Tanda Tangan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	10 Jan 2023 03:52
Last Modified:	10 Jan 2023 03:52
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26100

Actions (login required)

View Item