PERANAN HUKUM PIDANA NASIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA

DEDDI, BATARA PARETO (2022) PERANAN HUKUM PIDANA NASIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (76kB)
	Text 20302000013_fullpdf.pdf Download (1MB)

Abstract

Fungsi hukum selain sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya perikanan juga memiliki kelebihan yakni sifat mengikat atau memaksa dari hukum itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UU Perikanan. Yuridiksi kriminal berkaitan erat dengan bagaimana implementasi konvensi hukum laut internasional (UNCLOS) 1982 dalam tindak pidana illegal fishing di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI). Penelitian ini lebih berfokus pada penerapan yurisdiksi kriminal negara dalam tindak pidana illegal fishing di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis (1) kebijakan aplikatif pidana nasional terhadap tindak pidana illegal fishing oleh kapal asing yang relevan dengan ketentuan Hukum Internasional, (2) peranan hukum pidana nasional dalam penegakan hukum illegal fishing oleh kapal asing di perairan Indonesia, (3) hambatan yuridis yang menghambat penegakan hukum pidana nasional terhadap tindakan illegal fishing oleh kapal asing di perairan Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Illegal fishing sebelumnya diatur oleh UU Perikanan. Keberadaan Undang-Undang tersebut merupakan langkah positif serta merupakan landasan untuk memutuskan persoalan hukum terkait dengan tindakan illegal fishing. Undang-Undang perikanan ini telah mengadopsi beberapa ketentuan hukum internasional mengenai kelautan yang salah satunya adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Convention on the Law of the Sea 1982) dan Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. (2) Undang-Undang Perikanan tidak mengatur secara khusus pidana tambahan, namun hakim perikanan tetap dapat menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHP. Sifat hukuman pidana hukuman pidana dibidang perikanan sebagian besar bersifat kumulatif, baik ditujukan terhadap delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Dalam hukum kumulatif pidana badan (penjara) dengan pidana denda diterapkan sekaligus. Dalam hal ini tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut. (3) Secara yuridis beberapa Pasal yang terdapat kendala dalam penerapannya, yaitu Pasal 101 UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan, begitu juga halnya dengan mekanisme pengadilan in absentia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 72, diperlukan peraturan yang lebih jelas lagi untuk mengaturnya. Kata Kunci: Pidana Nasional, Illegal Fishing, Kapal Asing.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	10 Jan 2023 02:03
Last Modified:	10 Jan 2023 02:03
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26084

Actions (login required)

View Item