PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN NOTARIS DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

SUMIYATI, MARIA TITIK (2022) PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN NOTARIS DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB)
	Text 20301900153_fullpdf.pdf Download (1MB)

Abstract

Tesis ini menulis tentang Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Notaris di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Masalah yang dirumuskan adalah, pertama : Bagaimanakah Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Majelis Kehormatan Notaris di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai wujud perlindungan Notaris? Kedua: Bagaimana kriteria terbaik untuk melakukan perlindungan terhadap notaris dengan dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah? Dan yang ketiga: Apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan peraturan Perundang-undangan terkait Majelis Kehormatan Notaris? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis yaitu dengan melakukan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hokum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Sumber bahan huikum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber bahan hukum sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan. Selanjutnya data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pembentukan dan pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan Notaris di Kamtor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Penganggaran Majelis Kehormatan Notaris. 2. Kriteria terbaik untuk melakukan perlindungan terhadap notaris dengan dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris adalah menempatkan notaris sebagai manusia yang memiliki keistimewaan dalam pelaksanaan tugasnya sehingga yang harus dilihat adalah akta yang dibuat oleh notaris adalah akta otentik yang melekat padanya tiga hal pembuktian yaitu secara lahiriah, materiil, dan secara formil. 3. Hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam pelaksanaan Peraturan perundang-undangan terkait Majelis Kehormatan Notaris antara lain adalah pendaknya rentang waktu untuk pembentukan Majelis Pemeriksa serta ketidakpastian penentuan waktu sidang pemeriksaan notaris oleh Majelis Pemeriksa dan upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi informatika untuk keperluan pemeriksaan notaris. Kata kunci: Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, Kementerian Hukum dan HAM

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	09 Jan 2023 07:45
Last Modified:	09 Jan 2023 07:45
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26031

Actions (login required)

View Item