Handayani, Wurie (2022) UPAYA HUKUM KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA LALU LINTAS DI POLRESTABES SEMARANG. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Text
30301900420_fullpdf.pdf Download (1MB) |
|
Text
publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB) |
Abstract
Upaya kepolisian dalam keadilan Restorative di Polrestabes Semarang dilakukan agar tercipta rasa keadilan dan kemanusiaan, mengedepankan kepentingan korban dan pelaku guna tercapai kesepakatan secara bersama sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pada pemulihan bukan pada pembalasan. Tujuan penelitian Untuk mengetahui upaya hukum keadilan restoratif dalam perkara lalu lintas di Polrestabes Semarang dan Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusinya dalam upaya hukum keadilan restoratif perkara lalu lintas di Polrestabes Semarang. Metode yang diterapkan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan data penelitian yang dibutukan. Hasil penelitian ini Upaya hukum keadilan restoratif dalam perkara lalu lintas di Polrestabes Semarang dalam perkara lalu lintas di Polrestabes Semarang Dalam konteks penyidikan perkara lalu lintas lebih kepada penggunaan keadilan restorative dikarenakan agar dapat memberikan keadilan bagi para pihak dan dapat memberikan peluang dalam memutuskan kejadian yang telah terjadi tapi tetap dilihat dari penyebabnya kemudian diselesaikan, bisa atau tidak secara kekeluargaan dan dengan surat pernyataan damai kedua belah pihak. Perbandingan keadilan restoratif dan undang-undang lalu lintas hanya pada penyelesaiannya, Hambatan-hambatan dalam upaya hukum keadilan restoratif perkara lalu lintas di Polrestabes Semarang adalah adanya pihak keluarga korban yang tidak ingin memaafkan pihak warga korban menuntut nominal ganti rugi yang cukup besar, dan masih adanya stigma negative dari masyarakat, terutama korban terhadap aparat penegak hukum dalam penerapan konsep keadilan restorative, karena tidak sedikit korban yang berprasangka negative terhada penyidik/penyidik pembantu ngin menyelesaikan kasus pidana yang menimpanya melalui jalan damai dengan pihak pelaku, banyak korban yang beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku maka dapat di lakukan solusi dari hambatan diatas adalah dengan cara mensosialisasikan cara penanganan konflik hukum melalui model keadilan restorative juctice, hal tersebut mendasari nilai nilai hak-hak manusia yaitu pendekatan kesejahteraan, keseimbangan dan keadilan yang implikasinya dengan menekankan pada pemulihan bukan pada pembalasan. Apanila Jika pelaku tindak pidana/tersangkanya adalah masih kategori anak, maka penyidik menyerahkan pelaksanaan mediasi dilakukan sendiri oleh pihak keluarga pelaku tindak pidana dengan keluarga korban dengan bantuan pendampingan JPPA (Jaringan Penanganan Perempuan dan Anak)/ KPAI jika pelakunya adalah anak-anak, bisa juga didampingi advokat, Rt/Rw serta kepala desa sebagai penengah para pihak untuk bermusyawarah. Kata Kunci; Upaya Hukum, Keadilan Retorative, Lalu Lintas.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
Date Deposited: | 09 Jan 2023 06:27 |
Last Modified: | 09 Jan 2023 06:27 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25973 |
Actions (login required)
View Item |