Wijaya, Tuti (2022) PEMENUHAN HAK ATAS PERUMAHAN YANG LAYAK BAGI WARGA TERKENA DAMPAK PROYEK PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Terhadap Pemenuhan Hak Atas Perumahan Yang Layak Bagi Warga Tambakrejo Kota Semarang Yang Terkena Penggusuran Akibat Normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Text
30301800368_fullpdf.pdf Download (1MB) |
|
Text
publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (332kB) |
Abstract
Indonesia adalah negara hukum. Keberadaan hukum tersebut bukanlah hanya hiasan semata akan tetapi hukum harus menjamin kepastian Hak Asasi Manusia (HAM). Pemerintah sebagai pengemban tanggungjawab pemenuhan hak asasi manusia seringkali abai. Misalnya, dalam pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak, yang salah satu contohnya diterapkan kepada warga kampung nelayan Tambakrejo. Penggusuran dipilih oleh pemerintah demi kelancaran program Kota Tanpa Kumuh dibarengi dengan adanya Normalisasi Banjir Kanal Timur. Warga Tambakrejo yang sedari awal menempati sempadan sungai harus terusir dari rumah yang telah ditempati selama puluhan tahun yang hingga sampai saat ini warga belum memiliki alas hak yang jelas. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah mengetahui bagaimana pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak bagi warga Tambakrejo yang terkena penggusuran akibat program Normalisasi Banjir Kanal Timur. Penulis menggunakan metode penelitian sosiolegal. Metode ini akan menjelaskan berkerjanya hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Spesifikasi yang digunakan adalah kualitatif sehingga penulis dapat mengetahui fenomena dilapangan dan fakta-fakta sosial yang lainya seperti penggusuran, pasca penggusuran, dan pasca warga tinggal di hunian kampung Tambakrejo. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ternyata hak atas tempat tinggal yang layak bagi warga kampung nelayan Tambakrejo belum terpenuhi. Penulis menemukan fakta lapangan bahwasannya proses penggusuran berkesan sangat tiba-tiba, tanpa adanya informasi mengenai penggusuran dan mengabaikan hak asasi manusia. Bahkan, Pemerintah tidak menyiapkan hunian sesuai dengan keinginan warga jauh sebelum penggusuran dilakukan sehingga warga terpaksa menghuni bedeng sementara di bawah fly over, selama kurang lebih satu tahun. Meskipun saat ini warga telah menghuni perumahan deret, ternyata yang dirasakan warga masih jauh dari kata layak, bahkan saat ini warga belum mendapatkan kepastian mengenai tempat tinggal tersebut. Untuk itu Pemerintah Kota Semarang harus segera memenuhi hak-hak atas perumahan yang layak bagi warga Tambakrejo dan segera memberikan kepastian mengenai status hunian warga Tambakrejo saat ini. Kata kunci: Normalisasi, Perumahan, Hak, Penggusuran
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
Date Deposited: | 06 Jan 2023 02:57 |
Last Modified: | 06 Jan 2023 02:57 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25813 |
Actions (login required)
View Item |