IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019

Amini, Siti Aisyah (2022) IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 30301800356_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB)

Abstract

Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah bagian dari Omnibus Law dimana Omnibus berasal dari bahasa Latin “omnis” yang berarti banyak, sehingga Omnibus Law diartikan sebagai metode untuk mengganti ketentuan dalam undang-undang dan/atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam undang-undang kedalam satu undang-undang tematik yang sering ditafsirkan sebagai Undang-undang “Sapu Jagat”. Undang-Undang Cipta Kerja dinilai tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik secara transparansi sehingga kemudian memicu suatu polemik dikarenakan tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara procedural. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbnagan hakim dan implikasi putusan Mahkamah Kostitusi dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis melalui teknik pengumpulan data kepustakaan, studi dokumen dan analisis data. Dalam teknik pegumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data, melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini, Sedangkan analisa kualitatif yaitu berdasarkan penafsiran-penafsiran yuridis dengan pengambilan sampel sumber data yang diperoleh dari perundang-undangan serta literature-literatur yang ada. Agar peneliti mendapatkan makna hubungan variable-variabel sehingga dapat mengetahui masalah yang dirumuskan dalam sebuah penelitian. Dari tahap proses perancangan dan pengesahan UU Cipta Kerja memiliki cacat secara prosedural disebabkan dalam prosesnya publik tidak mengetahui naskah baku dan resmi berkaitan dengan UU Cipta Kerja tersebut, dengan tidak dilibatkannya masyarakata secara langsung dalam pembahasan dan pengesahannya yang mana hal tersebut bertentangan dengan kaidah pembuatan peratuaran perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, salah satunya soal asas keterbukaan. Kata Kunci: Undang-Undang Cipta Kerja, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Partisipasi Masyarakat.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	06 Jan 2023 02:45
Last Modified:	06 Jan 2023 02:45
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25800

Actions (login required)

View Item