UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI KOTA SEMARANG

Amalina, Shabrina Hevi Nur Amalina (2022) UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI KOTA SEMARANG. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text 30301700380_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (379kB)

Abstract

Meskipun di Indonesia dilarang, namun praktik prostitusi atau pelacuran banyak kita temukan di kota-kota besar. Semarang merupakan salah satu kota besar yang tidak luput dari praktik prostitusi atau pelacuran. Di Semarang sendiri ada tempat praktik prostitusi atau pelacuran dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang terkoordinir maupun yang tak terkoordinir. Pekerja Seks Komersial (PSK) yang semakin meningkat dan tidak terkontrol dapat meresahkan masyarakat karena keberadaan Pekerja Seks Komersial (PSK) liar membuat Pria-Pria berisitri berpeluang untuk terjerumus dalam prostitusi atau pelacuran. Permasalahan yang dikaji dalam ini adalah bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Semarang serta kendala yang dihadapinya. Metode penelittian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptis analitis. Hasil penelitian menyebutkan bahwa upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kota Semarang adalah dengan melakukan razia penurunan ke lapangan yang kegiatannya adalah patroli wilayah pemantauan kerawanan dan pencegahan pelanggaran Perda, apabila ditemukan pelanggaran maka akan langsung dicegah dan/atau disosialisasi/dibina, namun apabila pelanggaran tersebut memerlukan tindakan represif makan akan dikoordinasikan dengan Regu Penindakan dan/atau PPNS serta melakukan pendataan domisili dengan cara menanyakan KTP. Kendala yang dihadapi Satpol PP hasil temuan di lapangan adalah tidak ada satu pasalpun dalam KUHP yang mengatur tentang PSK nya, PERDA Kota Semarang yang saat ini menjadi acuan Satpol PP dalam menjalankan razia ketertiban umum tidak mengatur adanya sanksi pidana bagi Pekerja Seks Komersial (PSK), kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat sekitar, masih kurangnya jumlah dan kemampuan anggota Satpol PP, masih kurangnya anggota Satpol PP perempuan yang mengikuti kegiatan razia dan adanya pihak-pihak yang menghalangi-menghalangi penertiban yang dilakukan oleh aparat yang berwenang, karena merasa dirugikan. Kata Kunci : Penanggulangan, PSK, Satpol PP

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	06 Jan 2023 02:31
Last Modified:	06 Jan 2023 02:31
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25782

Actions (login required)

View Item