TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI DAN / ALAT KESEHATAN TANPA PERIZINAN (STUDI KASUS PERKARA NO. 131/Pid.Sus/2021/PN.Unr. PENGADILAN NEGERI UNGARAN)

Pramono, Rahib Andika (2022) TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI DAN / ALAT KESEHATAN TANPA PERIZINAN (STUDI KASUS PERKARA NO. 131/Pid.Sus/2021/PN.Unr. PENGADILAN NEGERI UNGARAN). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text 30301609752_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (414kB)

Abstract

Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan memindahtangankan, menyebarluaskan obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Jadi yang berhak melakukan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyalah orang-orang tertentu yang telah memiliki izin dan bagi mereka yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa adanya izin dinyatakan telah melakukan tindak pidana. Penelitian ini melalui metode pendekatan yuridis sosiologis deskriptif analisis yaitu metode untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna dan secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian, Artinya metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan partisipan atau objek dan subjek penelitian. Metode ini juga berusaha untuk menganalisis subjek penelitian agar didapatkan data yang mendalam. Hasil penelitian membuktikan bahwa dengan sengaja RD bin SW mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar merupakan tindak pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dakwaan pertama. atau delik menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang memriksa dan mengadili perkara pidana atas nama RD bin SW dinyatakan bersalah melanggar Pasal Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dakwaan pertama dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun, denda Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan. Dengan pemberian sanksi pidana yang berat diharapkan dapat memberikan efek pencegahan dalam masyarakat dan membuat masyarakat untuk lebih taat hukum. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar selain dilakukan tindakan oleh kepolisian juga perlu ditempuh berbagai cara dengan melibatkan masyarakat umum untuk berpartisipasi mengatasi maraknya pengedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar khususnya buat remaja dibina dan diberikan penyuluhan hukum dan sosialisasi mengenai obat-obatan dalam mengenal obat-obatan yang tidak boleh dikonsumsi dan efeknya terhadap tubuh. Kata Kunci: Pengedaran, Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan, Perizinan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	06 Jan 2023 01:30
Last Modified:	06 Jan 2023 01:30
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25762

Actions (login required)

View Item