REKONSTRUKSI REGULASI PENAHANAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA

Novriansyah, Novriansyah (2021) REKONSTRUKSI REGULASI PENAHANAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 10302000112_fullpdf.pdf Download (5MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penahanan yang pada prinsipnya merupakan pembatasan hak asasi manusia, yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum tanpa ijin pengadilan membuat penahanan sulit dikontrol. Dalam hal peraturan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dalam hukum acara pidana memiliki kelemahan, sehingga penyidik terlalu mudah memutuskan untuk menahan seseorang. Penyidik masih menggunakan mekanisme penahanan secara maksimal hingga batas akhir penahanan yang diperbolehkan oleh perundang-undangan meskipun sudah menemukan bukti yang cukup. Hal tersebut berakibat tempat-tempat penahanan di Indonesia penuh dan melebihi kapasitas. Seharusnya penahanan menjadi alternatif terakhir terhadap tersangka atau terdakwa suatu tindak pidana. Penahanan yang pada prinsipnya merupakan pembatasan hak asasi manusia, yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum tanpa ijin pengadilan membuat penahanan sulit dikontrol. Meskipun ada lembaga pra-peradilan, namun sebagian besar upaya hukum melalui lembaga praperadilan tidak berhasil. Praktek pengalihan jenis penahanan dan juga penangguhan penahanan dengan menggunakan jasa penasihat hukum (advokat) seringkali juga kandas. Hal tersebut karena alasan subyektif pejabat yang berwenang melakukan penahanan khawatir tersangka atau terdakwa tidak kooperatif pada saat menjalani pemeriksaan, sehingga pejabat yang berwenang melakukan penahanan mengesampingkan permohonan pengalihan penahanan atau pengangguhan penahanan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah konstruksi pemaknaan penahanan oleh aparat penegak hukum saat ini belum berbasis nilai keadilan berdasarkan Pancasila,kelemahan- kelemahan pemaknaan penahanan oleh aparat penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia serta rekonstruksi pemaknaan penahanan oleh aparat penegak hukum berbasis nilai keadilan berdasarkan Pancasila. Metode pendekatan yang digunakan adalah socio legal research. Kajian socio legal research merupakan kajian yang “memadukan” kajian hukum doktrinal dengan kajian sosial. Perpaduan ini dilandasi oleh keyakinan bahwa aturan hukum tidak pernah bekerja di ruang hampa. Aturan hukum bekerja di ruang yang penuh dengan sistem nilai, kepentingan yang dapat dominan, tidak netral. Keismpulan penelitian ini ialah Konstruksi pemaknaan penahanan oleh aparat penegak hukum saat ini belum berbasis nilai keadilan berdasarkan Pancasila ialah penahanan di satu sisi merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang berdasarkan prinsip legalitas kepada penyidik, penyelidik atas perintah penyidik, penuntut umum maupun hakim, namun di sisi lain bersinggungan dengan perampasan kemerdekaan tersangka dan terdakwa. Kelemahan-kelemahan pemaknaan penahanan oleh aparat ialah Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat melemahkan pembangunan sosial ekonomi tidak saling terpisah, namun saling tumpang tindih dan memperkuat satu sama lainnya serta Rekonstruksi Ideal Pemaknaan Penahanan oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan Berdasarkan Pancasila dengan mengubah, menambah, atau menyempurnakan pasal-pasal yang berisi aturan atau ketentuan mengenai penahanan. Kata Kunci : Aparat Penegak Hukum.Penahanan, Rekonstruksi.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	01 Aug 2022 02:02
Last Modified:	01 Aug 2022 02:02
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25052

Actions (login required)

View Item