REKONSTRUKSI REGULASI EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Abdi, Riswandi (2021) REKONSTRUKSI REGULASI EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 10302000270_fulltextpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Selama ini banyak putusan-putusan pengadilan dalam perkara perdata yang terhambat pelaksanaanya dan bahkan sulit untuk dilaksanakan, padahal asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya juga berlaku pada saat eksekusi. Pemohon eksekusi yang mengharapkan haknya dapat dilakukan oleh termohon, juga harus menyiapkan biaya eksekusi yang tidak sedikit. Pembebanan biaya eksekusi kepada pemohon ini tentu sangat merugikan pemohon karena selain tindakan eksekusi dilakukan bukan atas kesalahan pemohon, melainkan akibat ketidakmauan termohon melaksanakan putusan secara sukarela. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis regulasi eksekusi putusan perkara perdata yang belum berkeadilan, 2) untuk menganalisis kelemahan-kelemahan eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan tetap, dan 3) untuk menemukan konsep eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan tetap yang berbasis keadilan. Penelitian ini menggunakan paradigma postpositivisme, dengan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan UU, pendekatan konsep, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Adapun teori hukum yang dipakai untuk menganalisis masalah yaitu : teori keadilan, teori keadilan Pancasila, teori sistem hukum, teori perlindungan hukum, teori bekerjanya hukum dan teori hukum progresif. Hasil penelitian menemukan bahwa 1) Regulasi eksekusi dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap belum berkeadilan, karena terdapat ketidakadilan dan ketidakpastian hukum terkait a) Pelaksana eksekusi, b) Permohonan eksekusi, c) pemanggilan dan aanmaning, d) eksekusi pembayaran sejumlah uang, dan e) eksekusi riil. Sebagian regulasi eksekusi dalam HIR/RBg tidak cocok lagi dengan nilai-nilai bangsa Indonesia dan perkembangan masyarakat modern, sehingga mendesak untuk dilakukan rekontruksi agar memberikan memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi pencari keadilan. 2) Kelemahan eksekusi perkara perdata yang belum berkeadilan, disebabkan oleh kelemahan substansi hukum dalam HIR yang terdapat pada pasal 196 ayat (1), Pasal 196 ayat (2), Pasal 196 ayat (2), Pasal 196 ayat (2) A, Pasal 196 ayat (2) B, Pasal 197 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) A, Pasal 197 ayat (1) B dan Pasal 197 ayat (9). Dan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 1986 jo UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Kelemahan struktur hukum terdiri dari beratnya beban tugas dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri, kurangnya dukungan Pemerintah dan DPR reformasi hukum acara perdata. Sedangkan kelemahan budaya/kultur hukum, yaitu adanya upaya termohon untuk memperlambat dan menghindari dilakukannya eksekusi. dan dari pihak pemohon yaitu karena besarnya biaya eksekusi. 3)Rekonstruksi nilai keadilan dalam regulasi eksekusi perkara perdata yaitu memberikan kepastian dan keadilan bagi pemohon eksekusi, dan rekonstruksi norma eksekusi perkara perdata agar berbasis keadilan, yaitu : Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 1986 jo UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan beberapa pasal dalam HIR yaitu : Pasal 196 ayat (1), Pasal 196 ayat (2), Pasal 196 ayat (2), Pasal 196 ayat (2) A, Pasal 196 ayat (2) B, Pasal 197 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) A, Pasal 197 ayat (1) B dan Pasal 197 ayat (9). Kemudian perlunya pembentukan Lembaga/Divisi khusus di tingkat Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang menangani Penyitaan dan Eksekusi. Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Eksekusi, Perdata, Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	02 Aug 2022 01:30
Last Modified:	02 Aug 2022 01:30
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25042

Actions (login required)

View Item