REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA PERTANAHAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Tjandraningsih, Dewi (2021) REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA PERTANAHAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 10302000107_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Notaris dalam menjalankan tugasnya diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Dengan adanya Majelis Pengawas Notaris diharapkan ada peningkatan pelayanan dan perlindungan hokum bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris. Saat ini, seringkali dijumpai malpraktek atau penyimpangan-penyimpangan yang banyak dilakukan oleh notaris dalam melaksanakan kewenangan dan jabatannya. Penyimpangan-penyimpangan tersebut menyebabkan kerugian baik dari segi materiil, waktu dan psikologis bagi masyarakat pengguna jasa notaris. Dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangannya Majelis Pengawasan Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris mengalami beberapa hambatan seperti tidak seimbangnya antara jumlah MPN (terdiri dari 9 orang) dan MKN (terdiri dari 7 orang) dengan jumlah notaris serta luasnya cakupan wilayah yang harus diawasi, keterbatasan dana, sarana dan prasarana bagi MPN untuk melaksanakan pengawasan, minimnya komunikasi antar sesama anggota MPN dan kendala- kendala lainnya. Hal tersebut menyebabkan proses pengawasan dan pembinaan terhadap notaris menjadi kurang optimal sehingga jumlah notaris yang terkena kasus malpraktek menjadi meningkat. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundangundangan semata. Pendekatan penelitian ini bersifat socio legal artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam dan nyata suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding). Tujuan pengawasan adalah agar notaris memenuhi persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku demi pengamanan kepentingan masyarakat umum. Sedangkan yang menjadi tugas pokok pengawasan notaris adalah agar segala hak dan kewenangan serta kewajiban yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan. Jikalau berfungsi hanya untuk menakut-nakuti, hanya seperti patung polisi di jalan atau polisi tidur. Sehingga dibutuhkan rekonstruksi kebijakan pengawasan notaris sebagai pejabat PPAT yang berbasis nilai keadilan sebagai berikut: Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014; 1) Pengawasan notaris dilakukan oleh INI dan 2) Menteri membentuk majelis pengawas, INI membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Dengan cara Merekonstruksi suatu konsep kebijakan pengawasan Notaris yang baru, guna membangun lembaga pengawasan Notaris secara efektif dalam suatu sistem yang baik sebagai bahan evaluasi untuk melayani masyarakat sebaik mungkin. Sehingga dapat menghasilkan lembaga Majelis Pengawas yang kompeten, memiliki nilai keadilan, dan tidak ada lagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tersangkut Tindak Pidana Hukum. Kata Kunci: Rekonstruksi Notaris,Akta Tanah, Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	29 Jul 2022 01:31
Last Modified:	29 Jul 2022 01:31
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25021

Actions (login required)

View Item