ANALISIS KEWENANGAN TNI TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Terhadap Rancangan Peraturan Presiden Tentang Kewenangan Tni Dalam Mengatasi Aksi Terorisme)

Rahendra, Yunus (2021) ANALISIS KEWENANGAN TNI TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Terhadap Rancangan Peraturan Presiden Tentang Kewenangan Tni Dalam Mengatasi Aksi Terorisme). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 20301900205_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (251kB)

Abstract

Tugas TNI dalam menangani aksi terorisme saat ini hanya sebagai perbantuan disamping Polri sebagai komponen utama. Hal ini menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan terorisme dikarenakan ancaman yang ditimbulkan oleh tindak pidana terorisme tidak hanya bersifat domestik, namun juga berpotensi mengancam kedaulatan negara apabila eskalasinya bersifat internasional yang mana menjadi tugas TNI. Undang-undang terorisme terkini telah memberikan ruang bagi TNI untuk dapat secara langsung melibatkan diri dalam mengatasi aksi terorisme. Namun demikian, masih diperlukan Perpres dalam melaksanakan amanat dalam undang-undang Terorisme. Saat ini Perpres sedang dalam tahap pengusulan di DPR RI. Terdapat berbagai polemik terhadap Rancangan Pepres baik pro dan kontra yang terjadi di mayarakat maupun DPR. Berdasarkan latar belakang diatas maka muncul permasalahan yakni bagaimana Kewenangan TNI dalam menangani aksi terorisme di Indonesia, kemudian bagaimana proses pembentukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan peraturan presiden, serta bagaimana analisis peran Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI sebagai role model penanganan aksi terorisme dalam Rancangan Perpres RI Dalam Mengatasi Aksi Terorisme. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memberikan gambaran tentang permasalahan dalam penyusunan RPerpres tentang Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme ini, sekaligus menganalisis bagaimana peran TNI dalam kewenangannya untuk mengatasi terorisme dalam perspektif Perpres tersebut. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Selanjutnya, data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data penelitian untuk diolah yang kemudian disimpulkan untuk mendapatkan keterangan dan jawaban terhadap permasalahan penelitian. Sebagai pisau analisis, penelitian dilakukan dengan menggunakan teori kewenangan dan teori kepastian hukum. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme telah diatur dalam undang-undang TNI dan hal ini juga telah dipertegas di dalam undang-undang terorisme, sedangkan aturan pelaksanaan di dalam Perpres saat ini tengah diajukan kepada DPR untuk dibahas sebagaimana amanat dalam undang-undang terorisme yang mengamanatkan bahwa pembentukan perpres harus atas persetujuan dari DPR. Selanjutnya proses pembentukan Perpres tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan mekanisme yang baru karena tidak mengikuti prosedur pada umumnya, namun terlebih dahulu diperlukan konsultasi di DPR. Terhadap analisis peran Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI sebagai role model penanganan aksi terorisme dalam Rancangan Perpres RI Dalam Mengatasi Aksi Terorisme merupakan analisis pelaksanaan penindakan terhadap aksi terorisme oleh Koopsus TNI yang dapat bersinergi dengan instasi lain dalam upaya penindakan terhadap aksi terorisme. Kata Kunci : Kewenangan TNI, tindak pidana terorisme, rancangan Peraturan Presiden.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	02 Aug 2022 01:28
Last Modified:	02 Aug 2022 01:28
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24985

Actions (login required)

View Item