LEGALITAS OPERASI TANGKAP TANGAN YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM WAHYU SETIAWAN DALAM PERSPEKTIF CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

Suharto, Frento T (2021) LEGALITAS OPERASI TANGKAP TANGAN YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM WAHYU SETIAWAN DALAM PERSPEKTIF CRIMINAL JUSTICE SYSTEM. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (47kB)
	Text 20301900134_fullpdf.pdf Download (2MB)

Abstract

Belakangan ini operasi penangkapan yang dilakukan oleh KPK yang dikenal dengan istilah Operasi Tangkap Tangan atau OTT terhadap Komisioner Komisi Pemiliham Umum (KPU) Wahyu Setiawan telah memunculkan polemik besar, apakah tindakan itu sah atau tidak sah. Pihak-pihak yang menganggap bahwa OTT adalah tindakan ilegal mendasarkan pada argumentasi bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan UU No. 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua dari UU No. 20 tahun 2001. Dalam UU KPK yang baru tersebut setiap tindakan penyadapan, penggeledahan, penangkapan, harus mendapat-kan izin dari Dewan Pengawas KPK yang sudah terbentuk. Tidak adanya izin dari Dewas KPK menyebabkan orang beranggapan bahwa tindakan KPK tersebut adalah ilegal. Disamping itu istilah Operasi Tangkap Tangan dalam KUHAP dan peraturan lainnya tidak ditemukan, yang ada hanyalah Tertangkap Tangan. Perbedaan tersebut kemudian disimpulkan bahwa OTT adalah illegal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan OTT KPK terhadap komisioner KPU tersebut dalam kaitannya dengan UU KPK terbaru. Sedangkan sebagian golongan yang pro terhadap OTT tersebut menganggap bahwa OTT tersebut merupakan kebijakan Pimpinan KPK lama. Disamping itu istilah Tertangkap Tangan dalam KUHAP dan OTT dalam kaitannya dengan teknik penyidikan khusus yang dikenal dengan istilah Controlled Delivery. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris (yuridis normatif & Yuridis empiris) dengan melakukan studi bahan kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (kepustakaan) yang merupakan data sekunder. Dari analisis yang dapat dipahami maka OTT tersebut dalam kaitannya dengan istilah tertangkap tangan dalam KUHAP bahwa Pasal 111 ayat (1) KUHAP jo Pasal 1 butir 19 KUHAP di atas, merupakan dasar hukum bagi KPK dalam melakukan OTT yang dianggap illegal serta memandang bahwa Operasi Tangkap Tangan berbeda dengan Tertangkap Tangan yang terdapat pada pasal-pasal tersebut. Kegiatan OTT dalam kaitannya dengan teknik penyidikan khusus yang dikenal dengan istilah Controlled Delivery sering digunakan oleh penyidik BNN, menilai bahwa praktek KPK dalam OTT telah menggunakan dua tindakan tersebut (interdiction and entrapment) yang berarti penyidik KPK telah mengadopsi tanpa kewenangan yang telah dimiliki penyidik BNN, sehingga KPK telah melakukan tiga jenis tindakan yang melanggar UU (interdiction, entrapment dan dalam proses penyelidikan). Maka dengan adanya UU No. 19 tahun 2019 yang merupakan UU KPK baru dimana mensyaratkan adanya izin dari Dewan Pengawas, maka banyak kalangan menganggap tindakan OTT KPK terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan adalah tindakan ilegal. Kata Kunci : Legalitas, Operasi Tangkap Tangan, Komisi Pemberantasan Korupsi

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	25 Jul 2022 01:31
Last Modified:	25 Jul 2022 01:31
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24954

Actions (login required)

View Item