PELAKSANAAN KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM RANGKA PENGAWASAN TERHADAP HARTA WARISAN ANAK (Studi di Balai Harta Peninggalan Semarang)

Da Cruz, Bernardo (2021) PELAKSANAAN KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM RANGKA PENGAWASAN TERHADAP HARTA WARISAN ANAK (Studi di Balai Harta Peninggalan Semarang). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (671kB)
	Text 20301900115_fullpdf.pdf Download (1MB)

Abstract

Pasal 369 KUHPerdata menyebutkan bahwa bilamana perwalian diperintahkan oleh Hakim, Panitera pada pengadilan bersangkutan harus segera memberitahukan dengan surat tentang adanya pengangkatan itu kepada BHPdengan keterangan. Namun tidak semua Pengadilan mengirimkan salianan tentang adanya perwalian ke BHP, SEMA belum mengatur mengenai kewajiban salinan putusan tentang perwalian. Permasalahan yang dibahas adalah 1) Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Harta Benda Anak dibawah umur oleh BHP. 2) Apasaja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BHPdalam Pengawasan Harta Benda Anak dibawah umur. 3) serta Bagaimana pengaruh UU terhadap eksistensi wali pengawas di masa akan datang, khususnya bagi WNI yang tunduk kepadaKUHPerdata. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang didukung dengan data primer dilapangan.Hasil analisis disajikan secara deskriptif.Data dilapangan diambil melalui wawancara dengan Ketua dan Sekretaris pada BHPSemarang.Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pengaruh pengawasan yang dilakukan oleh BHPterhadap harta benda warisan untuk anak dibawah umur di BHPSemarang. 2) untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BHPSemarang dalam Pengawasan Harta benda anak dibawah umur. 3) Untuk mengetahui pengaruh Undang-undang terhadap eksistensi wali pengawas di masa akan datang, khususnya bagi WNI yang tunduk kepadaKUHPerdata.Hasil penelitian adalah 1) Tugas BHP dalam mengawasi tugas Wali tidak berjalan dengan semestinya terutama karena tidak ada sinkronisasi antara pelaksanaan dengan peraturan yang mengaturnya, kurangnya kerjasama antara instansi terkait. 2) dengan adanya UU Perkawinan mengakibatkan semakin mengecilnya eksistensi Wali Pengawas dimasa yang akan datang, khususnya bagi WNI yang tunduk kepada KUHPerdata. 3) Eksistensi Wali Pengawas dapat semakin berkembang apabila RUU BHP yang telah lama diusulkan dapat disahkan sebagai UU BHP yang baru. Saran dari penulis adalah dibuatnya suatu aturan mengenai sanksi hukum terhadap seorang yang telah diangkat Wali dan terhadap pejabat-pejabat instansi terkait, disahkan suatu aturan khusus mengatur perwalian BHP dapat diberlakukan bagi semua golongan penduduk.Pasal 66 UUPerkawinan dipertegas, sehingga pemberlakuan pengaturan adanya Wali Pengawas yang ada dalam KUHPerdata tidak dapat diabaikan. Kata Kunci : Perwalian, Balai Harta Peninggalan, Wali Pengawas.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	27 Jul 2022 01:35
Last Modified:	27 Jul 2022 01:35
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24947

Actions (login required)

View Item