PEMBUKTIAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING A.N TERDAKWA JOKO SUYANTO Bin SULATIN PERSPEKTIF UU RI NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN UU RI NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PERUSAKAN HUTAN (P3H) OLEH PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BLORA

NURDIANSYAH, MOCHAMMAD SEPTIAN RIZZAL (2021) PEMBUKTIAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING A.N TERDAKWA JOKO SUYANTO Bin SULATIN PERSPEKTIF UU RI NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN UU RI NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PERUSAKAN HUTAN (P3H) OLEH PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BLORA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 30301800233_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (448kB)

Abstract

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (Principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege. Pengaturan mengenai Tindak Pidana Illigal Logging terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Metode Penelitian yang diambil penulis yakni pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menggunkan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan. Sumber data penelitian adalah pengumpulan dokumen, wawancara, dan studi pustaka Analisis data bersifat kualitatif yaitu dengan memberikan arti terhadap data yang disajikan dalam bentuk kalimat untuk selanjutnya ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian kasus illegal logging yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh Mekanisme / system peradilan pidana dalam rangka menegakkan hukum terkait dengan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 dalam penanganan kasus illegal logging yang berlaku di Indonesia adalah didasari oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diawali dengan proses penyelidikan dan penyidikan kemudian penuntutan dan sampai pembuktian di Persidangan. Teknik pembuktian terhadap tindak pidana illegal logging an. terdakwa JOKO SUYANTO bin SULATIN oleh Penuntut Umum pada persidangan di Pengadilan Negeri Blora adalah dengan didahului mengajukan saksi saksi, dan ahli yang didukung dengan barang bukti yang telah disita dan diakhiri dengan pemeriksaan terdakwa Perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur Pasal 50 ayat (3) huruf e juncto Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juncto Pasal 113 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Kata kunci: Pembuktian, Tindak Pidana, Illigal Logging,

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	19 Jul 2022 03:42
Last Modified:	19 Jul 2022 03:42
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24678

Actions (login required)

View Item