Wulandari, Ajeng (2021) PROSEDUR PERMOHONAN PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Perkara Nomor 280/Pdt.P/2021/PA.Smg ). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Text
30301800024_fullpdf.pdf Download (1MB) |
|
Text
publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
Perwalian atas seorang anak maka tidak telepas dari pembahasan anak dan batas usia seorang anak, ini penting karena untuk mengetahui bilamana seorang anak diletakkan dibawah perwalian dan dapat mempertangung jawabkan suatu perbuatanya. Penempatan wali ini sangat penting, terlebih pada masalah pewarisan. Apabila orang tua anak yang belum dewasa meninggal dunia maka anak tersebut akan mendapatkan harta warisan dari orang tuannya itu maka anak harus diwakilkan oleh walinya, sehingga dengan akibat tersebut harta peninggalan yang didapatkan seorang anak atas peristiwa peninggalannya kedua orang tuanya dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Maka penelitian ini bertujuan mengetahui proses permohonan penetapan wali terhadap anak dibawah umur yang timbul karena adanya kematian dari salah satu orang tuanya. Dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara perwalian. Dengan menggunakan metode penelitian hukum metode yuridis normatif yang artinya meniliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian disini dalam wujud data primer dan data sekunder. Data primer yang didapat melalui wawancara kepada pihak terkait (dalam hal ini advokat) dan data sekunder yang didapat dari buku, majalah, jurnal, atau media elektonik dan media massa yang dianggap relevan. Dan metode analisis data yang digunakan bersifat kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah peneliti peroleh adalah prosedur perwalian anak di bawah umur menurut Hukum Perdata di Pengadilan Agama Semarang yang mana prosedur dan penetapan perwaliannya sesuai dengan hukum perdata berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPerdata. Alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan perwalian ke Pengadilan untuk memenuhi syarat kepentingan jual beli sebidang tanah warisan dapat diterima oleh hakim dengan pertimbangan pertimbangan seperti alat bukti dan keterangan para saksi. Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kata Kunci: Prosedur, Permohonan Penetapan, Perwalian, Putusan Hakim
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
Date Deposited: | 13 Jul 2022 04:25 |
Last Modified: | 13 Jul 2022 04:25 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24482 |
Actions (login required)
View Item |